Sepuluh provinsi dengan konflik agraria tertinggi yakni Sumatera Utara 30 letusan konflik, Sulawesi Selatan 19, Riau 16, Jambi 15, Bengkulu 12, Kalimantan Timur 12, Jawa Timur 11, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Timur masing-masing 10. Konflik itu memunculkan korban kriminalisasi dan kekerasan yang terhadap masyarakat yang mempertahankan lahan garapannya yakni 508 korban kriminalisasi, 79 korban penganiayaan, 6 ditembak, dan 3 tewas.
Aparat kepolisian menjadi aktor paling banyak terlibat kasus kekerasan. Sepanjang 2023 tercatat terlibat 85 kali melakukan kekerasan terhadap warga di wilayah konflik. Disusul pengamanan yang direkrut perusahaan sebanyak 47 kasus, dan TNI 19 kali terlibat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 18 kali.
“Jumlah kekerasan yang dilakukan kepolisian meningkat dari tahun 2021 sebanyak 33 kasus, tahun 2022 sebanyak 51 kasus dan 2023 menyasar 85 kasus,” ujarnya.
Dewi melihat investasi dan model pembangunan di sektor perkebunan infrastruktur, properti, kehutanan, termasuk percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi penyebab tertinggi letusan-letusan konflik. PSN menyumbang 115 letusan konflik, beberapa diantaranya akibat percepatan PSN seperti Tol Padang-Pekanbaru, proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Bendungan Bener (Wadas), dan lainnya.
Akar masalah kekerasan dan kriminalisasi yang terus meningkat menurut Dewi disebabkan beberapa hal antara lain tidak ada perubahan cara pandang pemerintah melihat akar masalah konflik agraria sepanjang satu dekade terakhir. Cara yang digunakan sama seperti rezim sebelumnya yakni pendekatan represif dan diskriminasi hukum dengan menggunakan hukum positif.
Temuan KPA itu dikonfirmasi komisioner Ombudsman, Dadan Suparjo Suharmawijaya. Lembaga yang diampunya Dadan pun menerima banyak pengaduan terkait persoalan agraria. Bahkan Dadan memprediksi dalam dekade ke depan konflik agraria akan terus berlanjut karena akar persoalannya tidak pernah diselesaikan secara serius.
“Krisis konflik agraria ini akan terus menghantui jika tidak diselesaikan. Ombudsman juga mereferensi temuan KPA sebagai rujukan dalam menangani persoalan agraria,” urainya.