4 Perkara yang Bikin ‘Ramai’ Pengadilan Agama
4 Perkara yang Bikin ‘Ramai’ Pengadilan Agama
Berita

4 Perkara yang Bikin ‘Ramai’ Pengadilan Agama

Selain perceraian, apa saja perkara yang bikin ramai di Pengadilan Agama?

Oleh:
CT-CAT
Bacaan 2 Menit
4 Perkara yang Bikin ‘Ramai’ Pengadilan Agama
Hukumonline

Kabarnya, kasus perceraian melonjak selama pandemi ini berlangsung. Bicara kasus perceraian bagi pasangan beragama Islam, pasti tidak akan lepas dari yang namanya peran Pengadilan Agama. Namun, tahukah kamu kalau yang ikut ‘meramaikan’ Pengadilan Agama bukan hanya kasus perceraian? Nah, beberapa di antaranya akan ikut kami bahas di Melek Hukum kali ini.

 

Jika ada pertanyaan, silakan kirim ke http://www.hukumonline.com/klinik, tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawaban dulu ya!

 

1. Wewenang

Hukumonline.com

Selengkapnya: Peradilan Agama - bit.ly/KewenanganPeradilanAgama

 

2. Perceraian

Hukumonline.com

Selengkapnya: Bagaimana Mengurus Perceraian Tanpa Advokat? - bit.ly/UrusCerai

 

3. Fatwa Waris

Hukumonline.com

Selengkapnya: Cara Pembatalan Fatwa Waris Jika Ada Ahli Waris yang Keberatan - bit.ly/FatwaWaris

 

4. Isbat Nikah

Hukumonline.com

Selengkapnya: Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya - bit.ly/IsbatNikah

 

5. Izin Poligami

Hukumonline.com

Selengkapnya: Prosedur Poligami yang Sah - bit.ly/PoligamiSah

 

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) – bit.ly/UUPerkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

 

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) – bit.ly/KompilasiHukumIslam;

 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 7/1989”) – bit.ly/UU7_1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 3/2006”) – bit.ly/UU3_2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama – bit.ly/UU50_2009.

 

Referensi:

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II (“Pedoman Peradilan Agama”) – bit.ly/PedomanPengadilanAgama

Tags:

Berita Terkait