4 Temuan Bappenas Soal Permasalahan Perguruan Tinggi Hukum
Terbaru

4 Temuan Bappenas Soal Permasalahan Perguruan Tinggi Hukum

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan dan perbaikan sistem pendidikan hukum di Tanah Air.

Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit
Direktur Hukum dan Regulasi Bapennas, Dewo Broto Joko Putranto  (paling kanan) dalam Seminar Nasional Refleksi Serta Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dalam Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2025-2045.
Direktur Hukum dan Regulasi Bapennas, Dewo Broto Joko Putranto (paling kanan) dalam Seminar Nasional Refleksi Serta Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dalam Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2025-2045.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Kementerian PPN/Bappenas) menyampaikan laporan soal empat temuan utama terkait permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi hukum di Indonesia. Namun di lain sisi, pendidikan tinggi hukum di tanah air mengalami berbagai kemajuan.

“Namun, disisi lain ada empat temuan kami yang menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi hukum saat ini,” ujar Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, Dewo Broto Joko Putranto dalam Seminar Nasional bertema 'Refleksi Serta Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dalam Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2025-2045', Kamis (24/10/2024).

Baginya, dalam konteks perkembangan hukum yang semakin kompleks, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan dan perbaikan sistem pendidikan hukum di Tanah Air. Temuan awal pertama capaian pendidikan tinggi hukum di Indonesia mengalami berbagai kemajuan.

Seperti diperlihatkan dengan semakin baiknya fasilitas belajar mengajar. Kemudian meningkatnya kualitas pengajar dengan exposure pendidikan luar negeri dan pengalaman internasional, serta adanya peningkatan jumlah riset dan publikasi.

Baca juga:

Meski demikian, setidaknya ada 4 temuan Kementerian PPN/Bappenas yang merupakan tantangan dan permasalahan dalam perguruan tinggi hukum saat ini. Pertama, kurikulum yang disusun sesuai orientasi masing-masing fakultas hukum menimbulkan tantangan baru, yaitu tidak adanya standar praktik yang menjembatani pendidikan tinggi hukum dan profesi hukum.

Tidak hanya itu, tantangan dalam membangun kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat dengan pendekatan interdisipliner juga belum maksimal dilakukan. Kurikulum yang adaptif ini disesuaikan dengan perkembangan global, seperti perkembangan teknologi, perubahan iklim dan sebagainya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info