4 Temuan Bappenas Soal Permasalahan Perguruan Tinggi Hukum
Terbaru

4 Temuan Bappenas Soal Permasalahan Perguruan Tinggi Hukum

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan dan perbaikan sistem pendidikan hukum di Tanah Air.

Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit
Direktur Hukum dan Regulasi Bapennas, Dewo Broto Joko Putranto  (paling kanan) dalam Seminar Nasional Refleksi Serta Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dalam Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2025-2045.
Direktur Hukum dan Regulasi Bapennas, Dewo Broto Joko Putranto (paling kanan) dalam Seminar Nasional Refleksi Serta Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dalam Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2025-2045.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (Kementerian PPN/Bappenas) menyampaikan laporan soal empat temuan utama terkait permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi hukum di Indonesia. Namun di lain sisi, pendidikan tinggi hukum di tanah air mengalami berbagai kemajuan.

“Namun, disisi lain ada empat temuan kami yang menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi hukum saat ini,” ujar Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas, Dewo Broto Joko Putranto dalam Seminar Nasional bertema 'Refleksi Serta Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dalam Mendukung Agenda Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2025-2045', Kamis (24/10/2024).

Baginya, dalam konteks perkembangan hukum yang semakin kompleks, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan dan perbaikan sistem pendidikan hukum di Tanah Air. Temuan awal pertama capaian pendidikan tinggi hukum di Indonesia mengalami berbagai kemajuan.

Seperti diperlihatkan dengan semakin baiknya fasilitas belajar mengajar. Kemudian meningkatnya kualitas pengajar dengan exposure pendidikan luar negeri dan pengalaman internasional, serta adanya peningkatan jumlah riset dan publikasi.

Baca juga:

Meski demikian, setidaknya ada 4 temuan Kementerian PPN/Bappenas yang merupakan tantangan dan permasalahan dalam perguruan tinggi hukum saat ini. Pertama, kurikulum yang disusun sesuai orientasi masing-masing fakultas hukum menimbulkan tantangan baru, yaitu tidak adanya standar praktik yang menjembatani pendidikan tinggi hukum dan profesi hukum.

Tidak hanya itu, tantangan dalam membangun kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat dengan pendekatan interdisipliner juga belum maksimal dilakukan. Kurikulum yang adaptif ini disesuaikan dengan perkembangan global, seperti perkembangan teknologi, perubahan iklim dan sebagainya.

“Tantangan di sini tentu dalam membangun pengajaran yang mendorong terbangunnya kemampuan analisis hukum dan critical thinking,” imbuhnya.

Kedua, proses pengajaran. Dia menyorot terdapat tingginya beban kerja dosen yang harus melakukan pekerjaan mengajar sekaligus kewajiban dalam melakukan penelitian dan pekerjaan administrasi dosen. Jumlah mahasiswa yang juga semakin meningkat, tidak selalu diimbangi dengan peningkatan jumlah pengajar.

Soal penentuan Guru Besar pun juga belum sepenuhnya berbasis merit dan arah pengembangangan pengetahuan hukum. Tak kalah penting, soal sistem remunerasi dosen yang belum sepenuhnya sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban.

Ketiga, soal penelitian. Saat ini jumlah riset dan publikasi di jurnal ilmiah semakin meningkat, namun dengan kualitas yang bervariasi. Setidaknya terdapat tantangan dalam mengintegrasikan pendekatan interdisipliner dalam penelitian hukum ini, sehingga nantinya hal ini dapat mengikuti perkembangan pengetahuan hukum di dalam dan luar negeri. 

“Dalam hal ini, tantangan dalam menghasilkan riset berkualitas semakin sulit, karena pengajar harus menyeimbangkan waktu pengajaran, pengabdian masyarakat dan beban administrasi lainnya,” ujarnya.

Keempat, kerangka kebijakan dan tata kelola. Terdapat berbagai peraturan yang belum direvisi setelah sekian lama berlaku. Namun, di sisi lain terdapat berbagai peraturan pelaksana yang dinilai memberikan tambahan beban administratif. Saat ini, tantangan dalam tata kelola perguruan tinggi turut mempengaruhi kualitas perguruan tinggi hukum.

Seperti status dosen, evaluasi beban kerja, penentuan jabatan guru besar, hingga sistem remunerasi. Akreditasi perguruan tinggi pun masih menitikberatkan pada kewajiban administratif yang dapat berdampak pada kualitas substansial yang seharusnya menjadi tujuan.  

Nah, dalam mencari jalan keluar dari sejumlah tantangan tersebut, menurut Dewo perguruan tinggi hukum harus mulai menjajaki pembentukan konsorsium ilmu hukum untuk reformasi pendidikan tinggi hukum, pengembangan kuriukulum, dan standarisasi kompetensi lulusan pendidikan tinggi hukum.

Selain itu, Dewo mendorong agar ada reformasi tata kelola pendidikan tinggi sebagai upaya membangun ekosistem pendidikan tinggi hukum, termasuk di antaranya status dosen dan rekrutmen dosen.

“Diperlukan juga penyempurnaan regulasi pendukung pendidikan tinggi hukum melalui perubahan undang-undang atau kebijakan,” tutup dia.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info