Pemerintah telah mencabut perizinan berusaha 28 perusahaan di provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh karena dinilai telah melakukan pelanggaran. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan pencabutan izin itu merupakan bagian dari penanganan bencana hidrometeorologi yang belum lama ini menimpa 3 provinsi. Penegakan hukum dilakukan secara berjenjang, berbasis pembuktian spasial, dan verifikasi lapangan.
“Semua pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan basis ilmiah. Kalau tidak akan sumir dan mudah dipatahkan operasionalnya,” kata Hanif dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR di kompleks parlemen, Senin (26/01/2026).
Hasil analisis spasial menunjukkan ada 20 unit entitas di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang telah diawasi. Penindakan yang dilakukan mulai dari evaluasi secara rinci, pengawasan lapangan, sanksi administrasi, denda, perdata, dan pidana.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mengawasi 68 perusahaan dan 45 perusahaan masih dalam tahap pelaporan. Diproyeksikan pertengahan Februari 2026 seluruh unit usaha di ketiga provinsi itu sudah dilakukan verifikasi lapangan. Bagi perusahaan yang sudah diverifikasi lapangan diberikan sanksi administrasi berupa audit lingkungan paling lama harus selesai selama 3 bulan.
Baca juga:
- Cabut Izin 28 Perusahaan Tak Cukup, Pemerintah Harus Evaluasi Total Perizinan
- Pemerintah Cabut Izin 4 Perusahaan Tambang Nikel, Keputusan Tepat Demi Kelestarian Alam
Audit lingkungan ditujukan untuk penguatan instrumen perizinan lingkungan. Selain itu KLH telah mendaftarkan gugatan perdata terhadap 6 entitas di Sumatera Utara dengan tuntutan sebesar Rp4,8 triliun. Gugatan perdata serupa juga akan dilakukan untuk entitas lainnya di Sumatera. Kemudian ada 2 potensi gugatan pidana yang masih diproses dan 4 masih dalam tahap penyelidikan.
Untuk proses penyidikan, Hanif mengatakan pihaknya akan mendukung penuh termasuk menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Ada juga kasus yang dilimpahkan untuk diselesaikan pemerintah daerah dan 2 ditangani Kementerian Kehutanan karena masuk ranah Kehutanan.
