Kebijakan ekonomi di sepanjang tahun 2024 penuh dengan dinamika. Beberapa kebijakan diantaranya memicu kritik dari masyarakat lantaran dinilai merugikan dan memberatkan masyarakat. Bahkan pelaku usaha pun turut memberikan atensi terhadap beberapa regulasi yang diterbitkan pemerintah.
Berikut adalah rangkuman kebijakan di bidang ekonomi sepanjang tahun 2024 yang dirangkum Hukumonline.
1. Kebijakan Ekspor Pasir Laut
Pada medio tahun 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dinilai merusak lingkungan hidup. Namun ternyata, PP 26/2023 mencabut Keppres No.33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.
Kebijakan ini memicu banyak kritik, termasuk dari DPR. Anggota Komisi IV DPR Yohanis Fransiskus Lema menilai proses penyusunan beleid itu tidak transparan dan minim partisipasi publik. Pemerintah mengklaim proses penyusunan PP 26/2023 telah berlangsung 2 tahun. Sebagai mitra pemerintah, faktanya DPR tidak pernah diajak berdiskusi terkait kebijakan tersebut. Bahkan naskah akademik PP 26/2023 tersebut tidak dibuka kepada publik.
Baca Juga:
- 5 Perusahaan Besar yang Masuk Meja KPPU Sepanjang 2024
- Catahu Legislasi 2020-2024, PSHK: Otokratik dan Keterlibatan Publik Dipersempit
- Sepanjang 2024, DJKI Terima 339 Ribu Permohonan Kekayaan Intelektual
Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Parid Ridwanuddin, mengatakan organisasinya secara tegas menolak ekspor laut dan mendesak pemerintah segera mencabut PP 26/2023. Ekspor laut semakin mempercepat kerusakan lingkungan di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia.
Walhi tidak pernah terlibat dalam semua aktivitas atau program yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan memperburuk kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu Parid menolak berbagai peraturan yang tidak demokratis dan mengabaikan lingkungan hidup seperti UU No.3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, juga UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan UU No.6 Tahun 2023 Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.
















