Perkembangan HAM pada kurun 2024 sangat dinamis dan penuh tantangan. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi momen pertaruhan eksistensial hak asasi manusia di Indonesia. Gejolak sosial politik serta kondisi stabilitas nasional yang memanas turut mempengaruhi situasi pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat berbagai kasus yang ditangani melalui mekanisme pemantauan, penyelidikan dan pengawasan yang mencakup berbagai isu, termasuk konflik agraria dan kriminalisasi yang melibatkan Pembela HAM.
Baca Juga:
3 Peristiwa Kekisruhan di Organisasi Profesi Hukum Selama 2024
Mulai Debat Pilpres 2024 Hingga Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka
Sepanjang tahun 2024, Komnas HAM telah menerima dan menangani sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM. Kasus-kasus tersebut diterima dari seluruh Indonesia maupun luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.050 kasus dilaporkan melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta, sementara 255 kasus diterima melalui 6 kantor perwakilan di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua.
Aduan disampaikan melalui berbagai saluran seperti pos/surat, datang langsung, daring, surel, hingga audiensi. Komnas HAM mendistribusikan laporan-laporan tersebut ke beberapa fungsi yaitu pemantauan sebanyak 709 kasus, mediasi 213 kasus, pemberian saran atau upaya lain 682 kasus, serta 701 aduan bersifat tembusan. Berdasarkan lokasi kejadian, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi (337), disusul Jawa Barat (232), dan Sumatera Utara (227).
Dalam laporan tersebut, Polri menjadi pihak yang paling banyak diadukan dengan 663 laporan, diikuti oleh pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (433 laporan), serta korporasi (321 laporan). Sementara itu, pelanggaran yang paling banyak dilaporkan adalah hak atas kesejahteraan (813 aduan), hak memperoleh keadilan (758 aduan), dan hak atas rasa aman (212 aduan).
Penanganan Aduan dengan Respons Cepat dan Penyelesaian Kasus
Komnas HAM juga mengedepankan respons cepat terhadap dugaan pelanggaran HAM. Sepanjang tahun ini, Komnas HAM telah mengeluarkan 6 surat respons cepat atau surat perlindungan berdasarkan informasi awal dari media massa maupun sumber lain yang dapat diverifikasi.
