“Tidak berjalannya pencabutan atau sanksi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menyalahkan izin-izin konsesi di ketiga sektor tersebut juga menjadi salah satu penyebab mandeg-nya penyelesaian konflik agraria selama ini,” kata Dewi ketika dikonfirmasi, Rabu (12/1/2022).
Kedua, pemerintah harus mempublikasi izin mana saja yang telah dicabut. Transparansi data itu penting agar publik dapat mengawasi dan mengawal apakah izin itu memang tumpang tindih dengan lahan masyarakat atau sebatas tanah kosong dan terlantar. Bagi Dewi ini penting untuk memperjelas apakah kebijakan ini hanya sebatas alasan produktivitas atau untuk distribusi penguasaan tanah dan penyelesaian konflik agrarian?
Ketiga, melihat luasan izin. Dewi berpendapat pencabutan izin ini belum mencerminkan semangat untuk mengatasi ketimpangan agraria di Indonesia. Data BPS tahun 2013 mengungkapkan rasio penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0,68, artinya 1 persen penduduk menguasai 68 persen tanah. Monopoli dan ketimpangan itu karena penguasaan tanah oleh korporasi skala besar.
Melansir data Bappenas 2019 pada sektor perkebunan sawit ada 25 grup perusahaan mendominasi penguasaan 16,3 juta hektar tanah. Konsesi seluas 30,7 juta hektar dikuasai 500 perusahaan dan sektor tambang 37 juta hektar. Konsentrasi penguasaan tanah itu berkorelasi dengan konflik agraria. “Potensi tanah terlantar di Indonesia mencapai 7 juta hektar. Jadi, dari sisi penertiban tanah terlantar pun sangat kecil apalagi dibandingkan eksisting HGU yang dikuasai perusahaan,” ungkapnya.
Keempat, Dewi mengatakan pencabutan izin ini harus diwaspadai jangan sampai hanya langkah akrobatik pemerintah mengatasnamakan kepentingan rakyat. Dimana orientasi kebijakan penertiban tanah terlantar sebenarnya tidak lebih dari pengamanan investasi dan proyek strategis nasional untuk pemulihan ekonomi. Bukan penyelesaian konflik dan perombakan ketimpangan agrarian yang terjadi selama ini.
Dewi mengingatkan saat menghadiri Kongres Ekonomi Umat II MUI Desember tahun lalu, Presiden Jokowi menegaskan akan menertibkan tanah terlantar yang akan diberikan kepada kelompok dan perusahaan dengan syarat mempunyai kelayakan studi (feasibility studies). Pernyataan ini memberi sinyal penertiban diperuntukan untuk pemilik modal karena petani dan masyarakat miskin tidak mengetahui aspek studi kelayakan. Apalagi pencabutan itu akan masuk dalam skema Badan Bank Tanah yang tujuannya untuk pengadaan tanah bagi kepentingan investasi dan proyek strategis nasional (PSN).
Kelima, pencabutan izin tambang, perkebunan dan kehutanan harus selaras penghentian proses pemberian dan perpanjangan izin untuk pengusaha dan perusahaan besar. Hal tersebut merupakan pangkal persoalan konflik agraria struktural dan ketimpangan.
Keenam, pencabutan izin-izin tambang, perkebunan dan kehutanan seharusnya selaras dengan agenda penyelesaian konflik dan perombakan ketimpangan penguasaan tanah dalam kerangka reforma agraria. Artinya, izin-izin yang disasar bukan hanya tanah-tanah tidak produktif dan terlantar. Tapi menyasar konsesi tambang, perkebunan dan hutan milik BUMN serta perusahaan swasta yang selama ini berkonflik atau tumpang tindih dengan tanah garapan, pemukiman, dan kampung-kampung milik masyarakat.
Sejak 2016, KPA bersama anggota (organisasi tani, nelayan dan masyarakat adat) sudah mengusulkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) sebagai usulan prioritas penyelesaian konflik. Lokasi tersebut mencapai 654.854 hektar yang dikuasai oleh 201.299 keluarga, tersebar di 532 desa/kampung, 104 kabupaten dan 20 provinsi. Dari total usulan tersebut, tidak sampai 10 persen yang diselesaikan selama 7 tahun pemerintahan Jokowi.
“Artinya tidak ada upaya serius dalam penyelesaian konflik dan mengatasi ketimpangan agraria selama ini,” tegas Dewi.