7 Catatan DPD Untuk RUU Haji dan Umrah, dari Penguatan Lembaga Sampai Sanksi
Terbaru

7 Catatan DPD Untuk RUU Haji dan Umrah, dari Penguatan Lembaga Sampai Sanksi

Diusulkan penetapan BPIH dilakukan lebih awal maksimal 6 bulan sebelum pelaksanaan. Kompensasi otomatis untuk keterlambatan atau kegagalan layanan tanpa harus menunggu klaim manual dari jemaah.

Ady Thea DA
Bacaan 5 Menit
  Ketua Komite III DPD, Filep Wamafma dan anggota DPD dari Provinsi Jakarta, Prof Dailami Firdaus dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Komplek Gedung Parlemen, Sabtu (23/08/2025). Foto: Tangkapan layar youtube
Ketua Komite III DPD, Filep Wamafma dan anggota DPD dari Provinsi Jakarta, Prof Dailami Firdaus dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Komplek Gedung Parlemen, Sabtu (23/08/2025). Foto: Tangkapan layar youtube

Komisi VIII DPR kebut pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU Haji dan Umrah). Termasuk meminta pendapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketua Komite III DPD, Filep Wamafma, mengatakan DPD berkomitmen untuk berkolaborasi dalam menjalankan tugas konstitusional.

“Termasuk dengan Komisi VIII DPR kita mendukung kolaborasi tugas konstitusional,” kata Filep dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Komite III DPD di kompleks DPR, Sabtu (23/08/2025).

Dalam kesempatan yang sama anggota DPD dari Provinsi Jakarta, Prof Dailami Firdaus, menjelaskan setiap tahun DPD melakukan pengawasan pelaksanaan haji dan umrah. Dari hasil pengawasan itu pada prinsipnya DPD setuju UU 8/2019 direvisi untuk memenuhi hak-hak jemaah dalam hal pembinaan, layanan, dan perlindungan.

Perubahan UU 8/2019 sebagai wujud hadirnya negara dalam menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai kepercayaan dan keyakinannya. Hal itu sebagaimana Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Perkembangan dan dinamika kebijakan Arab Saudi mendesak Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan.

“Penting agar pemerintah mampu merespon perubahan kebijakan di Arab Saudi dan sekaligus memenuhi kebutuhan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji dan umrah,” ujarnya.

Baca juga:

Menurut Dailami UU 8/2019 tidak relevan dengan dinamika penyelenggaraan haji dan umrah terutama dibentuknya Badan Penyelenggara (BP) Haji dan Umrah. Komisi VIII diharapkan melibatkan DPD untuk setiap pembahasan RUU baik meminta pendapat atau pertimbangan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info