Komisi VIII DPR kebut pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU Haji dan Umrah). Termasuk meminta pendapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketua Komite III DPD, Filep Wamafma, mengatakan DPD berkomitmen untuk berkolaborasi dalam menjalankan tugas konstitusional.
“Termasuk dengan Komisi VIII DPR kita mendukung kolaborasi tugas konstitusional,” kata Filep dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Komite III DPD di kompleks DPR, Sabtu (23/08/2025).
Dalam kesempatan yang sama anggota DPD dari Provinsi Jakarta, Prof Dailami Firdaus, menjelaskan setiap tahun DPD melakukan pengawasan pelaksanaan haji dan umrah. Dari hasil pengawasan itu pada prinsipnya DPD setuju UU 8/2019 direvisi untuk memenuhi hak-hak jemaah dalam hal pembinaan, layanan, dan perlindungan.
Perubahan UU 8/2019 sebagai wujud hadirnya negara dalam menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai kepercayaan dan keyakinannya. Hal itu sebagaimana Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Perkembangan dan dinamika kebijakan Arab Saudi mendesak Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan.
“Penting agar pemerintah mampu merespon perubahan kebijakan di Arab Saudi dan sekaligus memenuhi kebutuhan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji dan umrah,” ujarnya.
Baca juga:
- RUU Haji dan Umrah Dituntut Lebih Adaptif dan Fleksibel demi Perlindungan Jemaah
- Antisipasi Perubahan Kebijakan Arab Saudi, RUU Haji Perlu Atur Penetapan BPIH Sejak Awal
- Asosiasi Wanti-wanti DPR: RUU Haji Jangan Legalkan Umrah Mandiri
Menurut Dailami UU 8/2019 tidak relevan dengan dinamika penyelenggaraan haji dan umrah terutama dibentuknya Badan Penyelenggara (BP) Haji dan Umrah. Komisi VIII diharapkan melibatkan DPD untuk setiap pembahasan RUU baik meminta pendapat atau pertimbangan.
















