Kelima, pembahasan dilakukan di masa reses, bukan di masa sidang. Masa reses harusnya digunakan anggota DPR untuk menyerap aspirasi konstituen bukan membahas UU yang krusial bagi masa depan kekuasaan kehakiman.
Kemudian ada 4 substansi yang jadi alasan CALS menolak RUU. Pertama, satu dekade terakhir revisi UU MK lebih banyak mengutak-atik masa abatan hakim konstitusi. Perubahan terhadap UU MK belum menyentuh pokok-pokok yang krusial bagi penguatan kewenangan dan kelembagaan MK.
Seperti perumusan standardisasi yang setara pada 3 lembaga pengusul; penguatan kewenangan MK melalui constitutional complaint dan constitutional question; pembaruan hukum acara MK; pengetatan penegakkan etik hakim konstitusi; jaminan keamanan masa jabatan bagi hakim konstitusi.
Kedua, CALS melihat ada indikasi mengutak-atik konfigurasi hakim konstitusi agar diisi jajaran yang sesuai kehendak DPR dan Presiden. Pasal 23A ayat (2), (3), dan (4) RUU menjadi dasar recall (penarikan kembali) hakim konstitusi dengan mekanisme evaluasi per 5 tahun oleh lembaga pengusul. Pengaturan ini seolah hendak mengancam independensi dan imparsialitas kewenangan konstitusional MK, sebab hakim konstitusi akan dependen pada kehendak lembaga pengusul.
Menurut Prof Aan yang juga Dekan FH Universitas Brawijaya itu mengatakan MK sebagai lembaga negara yang memainkan peran checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif. Serta berkedudukan sejajar dengan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, bukan bersifat subordinat terhadap lembaga pengusul, sehingga praktik recall tidak dapat dibenarkan.
“Di negara demokrasi konstitusional modern pun, tidak pernah ada praktik demikian dan tidak pernah diwajarkan,” tegas Aan.
Ketiga, ada upaya intervensi terhadap MK tak hanya pada masa jabatan dan penyelenggaraan kewenangan, juga pada lembaga penegak etiknya. Pasal 27A RUU menambah 3 personil Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang diusulkan oleh 3 lembaga pengusul. Konfigurasi demikian potensial mempersempit ruang bagi MKMK untuk lebih independen mengawasi kinerja sembilan hakim konstitusi, sehingga semakin mudah diintervensi oleh lembaga pengusul di masa depan.
