Keempat, Pasal 87 RUU menjadi aturan peralihan yang mengindikasikan adanya upaya untuk menyaring hakim konstitusi incumbent. Caranya, mengatur perlu persetujuan lembaga pengusul bagi hakim konstitusi yang telah menjabat lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun untuk melanjutkan masa jabatannya dan hakim konstitusi yang telah menjabat melebihi 10 tahun untuk melanjutkan masa jabatan hingga usia 70 tahun.
Ketentuan Pasal 87 itu problematik karena berlaku surut bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat. DPR dan Presiden perlu mengingat pesan Putusan MK Nomor 81/PUU-XXI/2023 yang intinya menyebut perubahan substansi UU tidak boleh merugikan subjek yang menjadi adresat dari substansi perubahan UU dimaksud. Dalam konteks ini, perubahan tidak boleh merugikan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Selain itu, tidak terdapat fairness (keadilan) dalam penerapan ketentuan ini, sebab 4 hakim konstitusi lainnya yang menjabat di bawah lima tahun tidak melewati mekanisme serupa.
“Hal ini semakin menguatkan syak wasangka bahwa Rancangan Perubahan Keempat UU MK ditujukan untuk pembersihan hakim konstitusi,” beber Aan.
CALS menyerukan DPR dan Presiden tidak meninggalkan warisan yang buruk di akhir masa jabatannya. Langkah yang perlu dilakukan yakni menghentikan pembahasan dan tidak mengesahkan RUU Perubahan Keempat UU MK karena substansinya mengancam prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan independensi MK.
RUU MK yang perlu disusun yakni memuat substansi yang komprehensif dan berorientasi pada penguatan kelembagaan dan kewenangan MK untuk menjaga konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Penyusunannya harus melalui perencanaan yang memadai dan kajian akademis yang mumpuni, serta memperhatikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
