Komisi III DPR terus mematangkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Sejumlah pihak diundang untuk dimintakan pandangan dan masukan, antara lain Kamar Pidana dan Kamar Militer Mahkamah Agung (MA).
Ketua Kamar Pidana MA, Prim Haryadi, mengatakan MA sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman mendukung penuh Komisi III untuk merampungkan RUU KUHAP. Dengan begitu awal 2026 bisa berlaku bersama UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
Dia mengingatkan sebelumnya MA pernah menyampaikan materi tentang RUU KUHAP kepada Badan Keahlian DPR. Masukan yang akan disampaikan kali ini masih berkaitan dengan materi yang telah disodorkan sebelumnya itu. Menurut Prim sedikitnya 9 substansi yang diusulkan Kamar Pidana MA untuk RUU KUHAP.
Pertama, mengatur hukum acara keberatan pihak ketiga atas penyitaan/perampasan barang bukti. Beberapa UU seperti Narkotika dan Korupsi memberikan hak kepada pihak ketiga selaku pemilik barang untuk mengajukan keberatan. Selain kedua UU itu ada juga praktik mengajukan keberatan melalui gugatan perdata.
Baca juga:
- Revisi KUHAP Harus Segera Dirampungkan Sebelum Berlakunya KUHP Nasional pada 2026
- Pembahasan RUU KUHAP Dimulai dari Nol
- ASPERHUPIKI Usung Draft Awal Revisi KUHAP, Fokus Pada Prinsip Fair Trial dan HAM
MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi.
“Oleh karenanya pengaturan secara komprehensif terkait hukum acara keberatan pihak ketiga atas penyitaan atau perampasan barang bukti dalam perkara pidana perlu dimuat secara khusus dalam RUU KUHAP,” usul Prim dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Rabu (12/02/2025).
















