9 Substansi Usulan Kamar Pidana MA untuk RUU KUHAP
Utama

9 Substansi Usulan Kamar Pidana MA untuk RUU KUHAP

Antara lain keberatan pihak ketiga, persidangan elektronik, hingga lembaga hakim pemeriksa pendahuluan.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Suasana rapat dengar pendapat antara perwakilan Kamar Pidana dan Kamar Militer MA dengan Komisi III DPR di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (12/02/2025). Foto: ADY
Suasana rapat dengar pendapat antara perwakilan Kamar Pidana dan Kamar Militer MA dengan Komisi III DPR di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (12/02/2025). Foto: ADY

Komisi III DPR terus mematangkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Sejumlah pihak diundang untuk dimintakan pandangan dan masukan, antara lain Kamar Pidana dan Kamar Militer Mahkamah Agung (MA). 

Ketua Kamar Pidana MA, Prim Haryadi, mengatakan MA sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman mendukung penuh Komisi III untuk merampungkan RUU KUHAP. Dengan begitu awal 2026 bisa berlaku bersama UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). 

Dia mengingatkan sebelumnya MA pernah menyampaikan materi tentang RUU KUHAP kepada Badan Keahlian DPR. Masukan yang akan disampaikan kali ini masih berkaitan dengan materi yang telah disodorkan sebelumnya itu. Menurut Prim sedikitnya 9 substansi yang diusulkan Kamar Pidana MA untuk RUU KUHAP. 

Pertama, mengatur hukum acara keberatan pihak ketiga atas penyitaan/perampasan barang bukti. Beberapa UU seperti Narkotika dan Korupsi memberikan hak kepada pihak ketiga selaku pemilik barang untuk mengajukan keberatan. Selain kedua UU itu ada juga praktik mengajukan keberatan melalui gugatan perdata. 

Baca juga:

MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi. 

“Oleh karenanya pengaturan secara komprehensif terkait hukum acara keberatan pihak ketiga atas penyitaan atau perampasan barang bukti dalam perkara pidana perlu dimuat secara khusus dalam RUU KUHAP,” usul Prim dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Rabu (12/02/2025).

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info