Madjedi berpendapat Kontrak Bagi Hasil (KBH) yang berlaku selama ini tidak berkelanjutan karena kebijakan migas belum menampung azas-azas keadilan yang memberikan hak kepada generasi mendatang agar dapat memanfaatkan kekayaan alam. Ia juga berkesimpulan azas kepastian hukum dan keadilan dalam melaksanakan kontrak migas di Indonesia tidak sepenuhnya dapat dicapai. Mengapa?
Untuk mengetahui lebih lanjut pemikiran-pemikiran dan pandangan Madjedi Hasan tentang kontrak migas, khususnya yang ia tuangkan dalam buku tersebut, hukumonline berkesempatan untuk mewawancarai pria yang kini menjadi konsultan itu. Wawancara berlangsung di kantornya di kawasan Sudirman Jakarta, 04 Juni lalu. Berikut petikannya:
Bisa dijelaskan hukum kontrak migas yang dipaparkan dalam buku Anda?
Sebelum saya lakukan penelitian, saya prihatin terhadap keadaan migas di Indonesia. Saat ini menurun dan menjadi isu-isu politik yang tidak karuan. Saat mendapat kesempatan menyusun disertasi, saya bertekad menulis masalah ini. Buku ini (maksudnya "Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum"—red.) saya tulis sebagai bentuk keprihatinan. Buku ini saya bagi dalam enam bab. Bab pertama menyangkut latar belakang. Saya ceritakan Indonesia bagaimana dulu, lalu turun, dan masalah apa yang timbul misalnya ada cost recovery Ini aspek pembukaan.
Konklusi saya, ada satu masalah yaitu keadilan dan kepastian hukum. Kontrak ini tidak stabil, karena diubah-ubah. Kontrak Bagi Hasil (KBH) itu kan kontrak jangka panjang. Kalau kontrak migas berubah-ubah dan unsur politik masuk, misalnya Pemerintah menetapkan peraturan pajak baru, akibatnya tidak ada kepastian buat investor. Migas adalah usaha yang sangat beresiko. Tidak ada negara di dunia sampai sekarang yang mau menanamkan uang untuk mencari. Dia selalu panggil investor. Suka tidak suka, you tanda tangan kontrak jangka panjang, you harus hormati apa yang tertulis. Kalau dia berhasil, ya nasib dia. Kalau dia gagal, dia yang rugi. Di sini, di Indonesia, orang sudah berhasil, lalu orang cuma lihat lho kok enak dia ya? Dia yang dapat. Selain peraturan perpajakan, lalu CSR.
Investor harus ini, harus itu. Seolah Pemerintah tidak melihat kesulitan investor. Kalau saya punya uang saya akan lihat hal yang sama. Jadi kalau saya tekan kontrak 30 tahun dengan persyaratan seperti ini, jangan diganggu. Nah, inilah yang saya ceritakan di Bab 1. Jadi latar belakang kenapa saya menulis maslaah itu, karena saya prihatin. Pada Bab 2, saya membahas yang dinamakan politik hukum. Politik hukum itu sebenarnya, kebijakan politik yang mempengaruhi hukum.
Di sini ada suatu isu, yang you tahu mengenai pasal 33. Di situ ada Hak Menguasai dari Negara (HMN). Apa artinya itu? Ada pendapat Bung Hatta, ada pendapat Mahkamah Konstitusi. Kalau saya lihat, HMN itu berarti negara mengatur. Nah kalau dia mengatur, misalnya saya punya minyak, dia mau mengatur seperti apa. Salah satu putusan yang diambil Pemerintah, saya akan mengadakan eksploitasi minyak ini dengan kontrak. Selama you sudah memutuskan dengan kontrak, berarti you terikat kepada hukum perjanjian. Hormatilah. Yang terjadi di sini kan macam-macam.
Apakah Anda melihat ada perubahan tafsir Pasal 33 UUD 1945 sesuai perkembangannya?
Tidak berubah, cuma Mahkamah Konstitusi (MK) yang terakhir tidak konsisten. Dia bedakan intepretasi UU Migas dengan UU Ketenalistrikan. Itu saya bahas di sini. MK inkonsitensi dalam hal ini. Saya kembalikan kepada pemikiran Bung Hatta.
