Dalam buku Anda menyebut masalah utama KBH adalah ketidakjelasan peraturan perundang-undangan. Apakah itu memang sangat berpengaruh terhadap sektor migas?
Di Bab 2 saya bahas soal pengelolaan sumber daya migas dan praktik di luar negeri, serta dalam international law. Konsep HMN sebenarnya sudah diterima di seluruh dunia, dan tercermin dalam konvensi-konvensi PBB. Bagi saya, Pasal 33 UUD 1945 jangan disakralkan. Konsep HMN itu sudah diakui dunia. Jangan selalu digembung-gembungkan, sehingga isunya jadi kacau. Di Bab 3 saya membahas beberapa konsep hukum dan asas-asas perjanjian. Saya bahas juga teori-teori dan asas hukum agar nanti pada saat bahas pada bab selanjutnya teori itu bisa masuk.
Baru di Bab 4, membahas permasalahan dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH). Permasalahan KBH banyak sekali. (Yang saya ungkapkan di buku) Itu kebanyakan berdasarkan pengalaman pribadi, dan catatan-catatan saya yang belum pernah dipublikasikan orang. Karena dulu di Caltex saya sering menangani masalah-masalah itu. Misalnya masalah peraturan perundang-undangan. Dulu PPn itu tidak ada, lalu belakangan di-introduce. Padahal di kontrak dikatakan, pajak-pajak ditanggung negara. Tapi PPn itu peraturan umum, orang harus bayar dulu, nanti baru direstitusi. Nah pada waktu restitusi inilah timbul masalah. Jangka waktu mestinya beberapa hari, realitasnya bisa sampai beberapa bulan. Ini ada kesalahan.
Bagian mana dari KBH yang paling potensial menimbulkan sengketa?
Manfaat dari migas bukan saja produk, tapi juga meng-create job baik untuk orang, baik untuk yang lain. Harusnya, memanage masalah migas memperhatikan keseimbangan kontrak migas dan pembangunan ekonomi Indonesia. Ini yang saya bilang: kita ribut soal prosedur, tapi bagaimana dengan perusahaan-perusaahan kecil? Harusnya dibina. Itu yang saya bilang, di bagian terakhir, Pasal 33 jangan hanya dilihat sekadar BBM murah. Bagaimana migas create to job. Sering terjadi kasus dimana perusahaan besar mendikte perusahaan kecil.
Menjadi tugas Pemerintah untuk mencari suatu keseimbangan. Diatur karena banyak sekali terjadi, terutama di rig yang saya tahu, keadaan tidak seimbang. Saya bilang ke rig company, tolong you susun model kontrak yang fair. You bisa bicarakan dengan Pemerintah, BP Migas, dan bilang ke oil company kontrak ini yang mau dipakai. Jangan standar di Amerika yang dipakai. Itu yang saya bilang asas keadilannya dimana? Ada satu misi. Makanya saya tidak terlalu pro pada perusahaan asing. Yang penting bagaimana untuk membina keadilan. Saya ambil contoh China. China sudah masuk ke Indonesia, tapi dia perbaiki kontrak production sharing (KPS), terutama mengenai pemanfaatan service dari dalam negeri. Dia atur itu. Di sini aturan sejenis tidak ada.
Harus kita membuat suatu industri di sini, kita membangun suatu kemampuan. Itu yang dinamakan domestik. Di sini local content kurang dibangun. Pada Bab 5 buku saya mulai bikin konsep. Saya bilang, production sharing tidak salah. Tapi bagaimana you memperbaiki implementasi kontrak. Beberapa terms kontrak sangat kabur, tidak jelas. Itu sumber konflik. Itu harus diperbaiki. Lalu, kontrak ini berjangka panjang. Karena kontrak itu berjangka panjang, dia sangat rentan terhadap perubahan.
Saya ambil contoh. Ketika suatu kontrak ditandatangani, harga minyak hanya AS$1, sementara setelah perang Timur Tengah harga minyak naik jadi AS$5 sampai AS$10. Di sini, kontrak menjadi tidak seimbang. Kontraktor jadi untung banyak. Karena itu Pemerintah minta, kita bicarakan formulanya. Diubah. Pembagiannya dapat lebih, kalau harga minyak naik segini, kita dapat segini. Itu sudah fair. Perundingan itu bisa memakan waktu dua minggu karena approach saat itu baik sekali. Tapi makin lama, makin berkembang, ada krisis keuangan Pertamina. Pemerintah jadi agak greedy. Pertamina bilang, hapuskan saja itu, naikkan jadi 85 : 15. Akibatnya, perundingan sangat lama, ada beberapa kompromi. Secara politis dia dapat 85 : 15, tapi ada hal-hal yang diberikan. Biaya pengembalian tidak dibatasi, dan sebagainya.
