Padahal Pak Ibnu Sutowo dulu membatasi dari awal. Diangkatlah para teknokrat, seperti Pak Broto, Pak Sadli dan seterusnya. Oke ini berunding sudah selesai. Saya tambahkan insentif. Tapi pada saat pemberian insentif, tarik-ulur terus. Sehingga akhirnya tidak ada eskplorasi disini. Akibatnya pencarian berkurang. Jadi akibatnya sekarang. Jadi sekarang kalau saya ditanya, kapan sih sebabnya? Sebabnya sudah dari tahun 70. Makin lama makin jelek, itu saja. Tidak ada usaha untuk memperbaiki. Indonesia sekarang harus bergerak ke Indonesia Timur. Indonesia Barat sudah mature, jadi kita harus bergerak ke Timur. Itu daerah yang sulit, laut dalam dan jauh sehingga butuh pemikiran yang lain: insentif. Kalau orang tanya mengapa dekade 1960-an gampang, pada waktu itu negara produsen minyak belum banyak. Tapi Indonesia sudah dikenal. Sejak di Nigeria ditemukan minyak, orang lari ke sana. Pemodal itu kan cari dimana dia bisa ambil untung. Simple.
Bukankah Indonesia punya nilai tambah, misalnya tenaga kerja yang murah?
Yang bilang tenaga Indonesia murah siapa? Tidak juga. Orang Indonesia gajinya sudah sama dengan asing. Kalau dibilang tenaga kita murah, saya masih ada reservasi. Yang penting modal itu bergerak, pemodal mencari mana yang paling menguntungkan. Suka tidak suka, itu fakta dunia. Jadi you bikin kontraknya stabil, orang itu yakin ada kepastian hukum. Bahwa keadilan itu akan berubah, hari ini you anggap adil, pada suatu hari mungkin tidak adil lagi. Kita berunding. Karena KBH rentan terhadap perubahan, saya usulkan dalam kontrak ada stabilization clause. Jadi dibuka suatu hal, kalau ada suatu perubahan, kedua belah pihak untuk berunding dan mencari solusi.
Semua kemungkinan sengketa sudah antisipasi. Dalam bahasa Latin ada ajaran hukum, rebus sic stantibus. Artinya hal suatu keadaan tidak tetap, alau keadaan berubah, marilah kita berunding. Di hukum perdata kita masih belum ada. Kita cuma mengenal force majeure. Di beberapa tempat namanya hardship. Konsep ini belum ditampung dalam hukum perdata. Kasus Karahabodas, misalnya, terpaksa dimasukkan klausula force majeure yang hanya berlaku satu pihak. Itu tidak adil. Tapi lawyer kita tidak nangkap. Itu yang saya usulkan agar di industri ini kita stabilkan kontrak. Itu yang rebus sic stantibus tadi.
Apakah sistem hukum Indonesia bisa menyerap stabilization clause tersebut?
Bisa. Sebaiknya dimasukkan dalam revisi KUH Perdata. Kalau belum bisa, asas-asas hukum perdata kita sebenarnya cukup. Cuma akan lebih baik kalau ada, lebih tegas.
Kalau belum ada, apakah akan mebimbulkan masalah pada kontrak?
Tidak. Sebab intepretasi suatu kontrak selalu dibilang bahwa kesepakatan dalam kontrak merupakan pedoman pokok. Kalau tidak ada, baru dicari dalam hukum perdata kita. Artinya, di sini hukum perdata menjadi pelengkap kalau dalam kontrak tidak lengkap. Terutama kontrak-kontrak migas, banyak pemikiran Common Law yang masuk. Ada beberapa yang tidak masuk. Tapi ada breach dari suatu kontrak. Kalau melawan orang dengan iktikad baik, kalau tidak disebut sulit. Kalau yang berlaku hukum Indonesia, tarik saja ke pasal 1338 KUH Perdata.
Apa mungkin ada perbedaan antara prinsip common law dengan prinsip hukum perdata kita dalam berkontrak?
Ada kemungkinan, makanya harus hati-hati. Kemungkinan akan selalu ada karena di Common Law kan dibuat oleh judge. Mereka sering tidak konsisten.
