Permasalahan kedua terkait kerugian keuangan negara. Sebenarnya, unsur ini sudah cukup banyak menimbulkan polemik. Permasalahan tersebut sempat coba diatasi dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara”. Penghapusan terhadap kata “dapat” tersebut memberikan akibat hukum bahwa delik tersebut bersifat delik materiil dimana kerugian keuangan harus bersifat real loss atau kerugian yang nyata-nyata telah terjadi dan tidak sekedar kerugian potensial semata. Namun, kelemahan dalam praktiknya “real loss”, “potential loss”, “total loss” dan berbagai parameter kerugian keuangan negara tersebut tergantung pada auditor keuangan negara. Dalam unsur ini pun terdapat dua permasalahan, pihak yang berwenang memberikan perhitungan kerugian keuangan negara dan kerugian BUMN.
Terkait lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya telah dijawab MK dalam Putusan MK 31/PUU-X/2012 yang memberikan kewenangan kepada KPK, APH lain, dan auditor lain yang memiliki landasan yuridis untuk melakukan perhitungan seperti BPK, BPKP, dan APIP. Namun, sampai dengan saat ini tidak ada metode akuntansi yang seragam di semua lembaga tersebut. Bahkan, terdapat SEMA No. 4 Tahun 2016 yang menegaskan hanya BPK yang dapat menyatakan kerugian keuangan negara. Namun berbagai preseden telah menegaskan bahwa lembaga-lembaga seperti BPKP dan APIP juga memiliki kewenangan menghitung kerugian.
Selain itu, terkait kerugian BUMN, seperti dalam kasus TTL, Kerugian PPI (BUMN) dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Namun, dalam putusan TTL UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan UU BUMN tidak dibahas. Penjelasan Pasal 4B UU BUMN menegaskan bahwa kerugian BUMN bukan merupakan kerugian keuangan negara. Namun, UU BUMN sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan TTL, padahal kerugian yang diambil dalam kasus tersebut adalah kerugian BUMN. Sebenarnya masalah ini pernah dijawab dalam Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa keuangan BUMN adalah rezim kerugian keuangan negara. Namun, sebagaimana pernah saya tulis dalam “Korupsi dan Kerugian BUMN” (Kompas, 6 Maret 2025), permasalahan ini selalu muncul terkait unsur melawan hukum. Dalam praktiknya kebanyakan tidak dibedakan antara murni keputusan bisnis atau tindakan yang melawan hukum.
Permasalahan selanjutnya terkait mens rea atau niat jahat. Dalam konsepsi hukum pidana dikenal prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Di Indonesia, kesalahan ini terdapat dalam dua bentuk yakni kesengajaan dan kealpaan. “Kealpaan” harus diatur secara tegas dalam rumusan delik. Sehingga Pasal 2 (1) dan 3 UU PTPK ini harus dikategorikan sebagai delik kesengajaan. Terlebih, Pasal 3 menggunakan unsur “dengan tujuan” sebelum unsur “menguntungkan”. “Dengan tujuan” ini menggambarkan unsur kesengajaan. Pasal 2 ayat (1) tidak menggunakan unsur kesalahan, namun bentuk deliknya adalah kesengajaan yang wajib dibuktikan. Namun, memang terdapat dua aliran dalam permasalahan ini. Aliran pertama menegaskan cukup terpenuhinya keseluruhan unsur delik untuk memenuhi unsur dengan sengaja. Sedangkan, aliran lainnya menegaskan bahwa unsur dengan sengaja wajib dibuktikan sekalipun tidak diatur dalam unsur delik. Dengan Penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP 2023, maka arah hukum pidana Indonesia saat ini adalah aliran kedua yakni perbuatan yang bukan merupakan kealpaan wajib dibuktikan unsur dengan sengaja. Oleh karena itu, pengetahuan dan kehendak dalam melakukan tindak pidana korupsi ini tetap wajib dibuktikan.
Abolisi terhadap TTL dapat saja diterima, namun tidak sepenuhnya menjadi solusi permasalahan-permasalahan dalam penerapan Pasal 2 (1) dan 3 UU PTPK. Pembentuk Undang-Undang harus menyusun ketentuan yang lebih menjamin kepastian hukum. Seperti UU Nomor 2 prp Tahun 1960 yang mengatur bahwa hanya “kejahatan dan pelanggaran” yang mengakibatkan kerugian keuangan negara saja yang dapat masuk dalam tindak pidana korupsi. Sebagai rujukan, seharusnya unsur melawan hukum diganti oleh “tindak pidana yang diatur dalam UU yang mengakibatkan kerugian keuangan negara” saja yang masuk dalam tindak pidana korupsi. Serta ditambah perspektif bahwa kasus tersebut memenuhi “wesenschau” yang dijelaskan Eddy Hiariej sebagai maksud pembentuk UU. Bentuk tindak pidana seperti apa yang perlu masuk dalam tindak pidana korupsi. Sehingga, jika tindak pidana tersebut terkait kekuasaan dan jabatan saja yang bisa masuk dalam rezim tindak pidana korupsi. Jika tidak ada penyelesaian permasalahan ini, maka timbul pertanyaan apakah ada lembaga pemerintah yang dapat sepenuhnya lepas dari kedua pasal tersebut?
*) Muhammad Fatahillah Akbar, Dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















