Apabila Indonesia tetap bersikeras untuk tidak memberlakukan ATG, maka hal ini akan menimbulkan sengketa. Hal ini tentunya akan memakan waktu dan energi.
Masih Ada Celah
Namun, Indonesia masih diberi peluang untuk melaksanakan ACFTA dan melindungi produk dalam negeri. Menurut Hikmahanto, ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia. Caranya melihat pasal-pasal mana yang memungkinkan para pelaku usaha dilindungi secara sah. Sebab, ATG mengatur beberapa proteksi yang diperbolehkan dan diakui dalam WTO. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan safeguard yang diatur dalam Pasal 9 ATG.
Selain itu menerapkan lebel halal buat makanan China. Namun tentu saja hal ini tidak boleh dilakukan secara diskriminasi. “Kalau China harus ada sertifikasi halal untuk produksi China, begitu juga dengan Indonesia,” ucap Hikmahanto.
Pemerintah juga dapat melakukan upaya-upaya penguatan terhadap pelaku ekonomi dan mendorong mereka menghasilkan produk yang berorientasi ekspor ke China. Namun, upaya penguatan dan mendorong tentu tidak boleh melanggar ketentuan perdagangan internasional, misalnya memberi subsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO.
Upaya lain adalah mempromosikan apar konsumen dalam negeri lebih mengutamakan pembelian produk dalam negeri. “Tentu saja, upaya ini dilakukan pemerintah, tanpa membuat kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan,” tutur Hikmahanto.
Selain itu, Indonesia dapat melakukan perbaikan aturan perdagangan internasional di antaranya Peraturan Pemerintah tentang Dumping yang dinilai tidak sesuai dengan WTO.
Praktisi Hukum Zen Umar Purba, menyatakan ide ditandatanganinya ACFTA untuk menghidupkan perekonomian. Menurut Zen, untuk sukses dalam AFTA, Indonesia bisa membuat kawasan-kawasan kluster atau real estate untuk proyek industri unggulan. Selain itu, produk-produk Indonesia juga harus dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan berikan kemudahan-kemudahan perpajakan.
















