ACFTA, Opportunity yang Penuh Tantangan
Utama

ACFTA, Opportunity yang Penuh Tantangan

Pelaku usaha lokal dapat dilindungi secarah sah dan tanpa melanggar hukum internasional.

M-7
Bacaan 2 Menit
ACFTA masih perlu direnegosiasi. Foto: Project hukumonline
ACFTA masih perlu direnegosiasi. Foto: Project hukumonline

Berlarut-larut menyalahkan pemerintah terkait pemberlakuan ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA), tampaknya bukanlah langkah bijak. Mau tak mau, Indonesia tidak mungkin mundur dari pemberlakuan perdagangan bebas. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan renegosiasi pemberlakuan ACFTA, yang sampai saat ini masih diupayakan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

 

Kendati perjanjian ini telah ditandatangani sejak 2002, tampaknya tidak memberikan waktu yang cukup bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri. Menurut Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, ada dua instrumen hukum penting sebagai dasar dibentuknya ACFTA. Pertama, Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China (Framework Agreement).

 

Kedua, Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic co-operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (ATG). ATG ini berisi kesepakatan yang memperlakukan barang dari negara asal ASEAN atau China, sebagai barang yang diproduksi di dalam negeri (national treatment). ATG adalah kerangka hukum (legal framework) kedua bagi keberlakuan ACFTA.

 

Hal ini dikemukakan Hikmahanto saat menjadi narasumber dalam seminar bertajuk “Peran Hukum Indonesia Dalam Menetralisasi Dampak Negatif ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)”. Seminar ini diadakan hukumonline bekerjasama dengan kantor Hukum Assegaf & Partner (AHP) dan kantor hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR), Rabu (10/2) di Jakarta.

 

Menurut Hikmahanto, Indonesia sendiri dimungkinkan menunda keberlakuan ATG. Namun hal ini sangat sulit dilakukan. Alasannya, Indonesia menandatangani ATG bersama negara-negara ASEAN yang telah tergabung dalam ASEAN Free Trade Agreement (AFTA). Artinya, Indonesia tidak dalam kapasitas negara ASEAN, tetapi atas dasar bagian dari AFTA. Oleh karena itu, jika melakukan penundaan harus melalui dua tahap. Pertama, meyakinkan negara ASEAN agar menunda pemberlakuan ACFTA. Kedua, jika Indonesia direstui menunda perjanjian tersebut, ASEAN bernegosiasi dengan China agar ATG ditunda keberlakuannya. Penundaan juga masuk dalam klausula tahap  amandemen.

 

Amandemen tentunya harus dilakukan oleh seluruh negara ASEAN dengan China. Tapi, amendemen juga tidak dapat dilakukan sepihak baik itu ASEAN sendiri apalagi Indonesia. Bila penundaan hendak dilakukan, maka harus dilakukan secara tertulis dan disetujui oleh para pihak.

 

Apabila Indonesia tetap bersikeras untuk tidak memberlakukan ATG, maka hal ini akan menimbulkan sengketa. Hal ini tentunya akan memakan waktu dan energi.

 

Masih Ada Celah

Namun, Indonesia masih diberi peluang untuk melaksanakan ACFTA dan melindungi produk dalam negeri. Menurut Hikmahanto, ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia. Caranya melihat pasal-pasal mana yang memungkinkan para pelaku usaha dilindungi secara sah. Sebab, ATG mengatur beberapa proteksi yang diperbolehkan dan diakui dalam WTO. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan safeguard yang diatur dalam Pasal 9 ATG.

 

Selain itu menerapkan lebel halal buat makanan China. Namun tentu saja hal ini tidak boleh dilakukan secara diskriminasi. “Kalau China harus ada sertifikasi halal untuk produksi China, begitu juga dengan Indonesia,” ucap Hikmahanto.

 

Pemerintah juga dapat melakukan upaya-upaya penguatan terhadap pelaku ekonomi dan mendorong  mereka menghasilkan produk yang berorientasi ekspor ke China. Namun, upaya penguatan dan mendorong tentu tidak boleh melanggar ketentuan perdagangan internasional, misalnya memberi subsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO.

 

Upaya lain adalah mempromosikan apar konsumen dalam negeri lebih mengutamakan pembelian produk dalam negeri. “Tentu saja, upaya ini dilakukan pemerintah, tanpa membuat kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan,” tutur Hikmahanto.

 

Selain itu, Indonesia dapat melakukan perbaikan aturan perdagangan internasional di antaranya Peraturan Pemerintah tentang Dumping yang dinilai tidak sesuai dengan WTO.

 

Praktisi Hukum Zen Umar Purba, menyatakan ide ditandatanganinya ACFTA untuk menghidupkan perekonomian. Menurut Zen, untuk sukses dalam AFTA, Indonesia bisa membuat kawasan-kawasan kluster atau real estate untuk proyek industri unggulan. Selain itu, produk-produk Indonesia juga harus dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan berikan kemudahan-kemudahan perpajakan.

 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi, menilai banyaknya pajak yang tidak resmi juga menjadi suatu kendala yang meningkatkan cost production bagi pengusaha lokal.

 

Sofjan tak menampik kalau ACFTA dikatakan opportunity yang dimiliki Indonesia yang memang menimbulkan tantangan. “Do it or we die,” tandasnya. Namun tentu ada opsi yang dapat dilakukan pemerintah, misalnya bahan mentah Indonesia tidak diekspor ke luar negeri, tapi diolah didalam negeri sehingga dapat memberi nilai tambah dan memberi pekerjaan bagi tenaga kerja.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info