“Perubahan pertimbangan hukum itu oleh Yamanie dilakukan sebelum putusan ditandatangani. Tetapi saat akan menandatangi putusan, Yamanie tidak membaca putusan terlebih dahulu karena sudah ditandatangani ketua majelis, sehingga apa yang dilakukan hakim terlapor sudah sesuai mekanisme yang berlaku,” tutur Suparman.
Mencermati dalil-dalil pembelaan Yamanie, MKH menyimpulkan pembelaan tersebut tidak didasari dengan argumentasi yang logis serta bukti-bukti yang kuat. Makanya, MKH menyatakan hasil temuan Tim Pemeriksa MA tidak terbantahkan.
MKH menyatakan pembelaan diri Yamanie harus ditolak. “MKH sependapat dengan rekomendasi Tim Pemeriksa MA untuk menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan sebagai hakim agung.”
Setelah pembacaan keputusan, Yamanie langsung meninggalkan ruang sidang dengan pengawalan yang ketat dari satuan keamanan dalam MA. Upaya sejumlah jurnalis memburu komentar Yamanie pun nihil hasil.
Andi Samsan Nganro, hakim agung yang hadir sebagai pengurus Ikatan Hakim Indonesia yang menjadi pendamping Yamanie juga tak mau berkomentar banyak. Normatif, ia hanya mengatakan keputusan MKH terhadap Yamanie sudah final, tidak ada upaya hukum. “Keputusan ini tidak ada upaya hukum, jadi apa yang harus dikomentari,” kata Andi.
Sebagai informasi, putusan atas kasus Yamanie merupakan putusan pertama MKH yang mengadili hakim agung. Selama ini, MKH yang merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan sanksi berat biasanya mengadili hakim-hakim pengadilan tingkat pertama atau banding.
