Kedua, BAKI dibentuk berdasarkan hasil Kongres Istimewa Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pada tanggal 26 Mei 2010. Keberadaan dua badan arbitrase olahraga ini tak lepas dari munculnya Komite Olimpiade Indonesia, yang merupakan perubahan bentuk dari Komisi Hubungan Luar Negeri KONI. Fungsi KOI adalah melaksanakan keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional seperti Olimpiade, Asian Games, Sea Games, dan lain-lain. Fungsi ini sebelumnya merupakan bagian dari fungsi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan dipisahkan dari KONI sesuai dengan UU 3/2005.
Ketiga, NDRC merupakan badan arbitrase yang baru dibentuk oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 23 Juli 2019 di Jakarta. Formasi NDRC dibagi ke dalam empat kelompok yaitu pemangku kepentingan internasional (international stakeholders), arbitrator NDRC (NDRC arbitrators), arbitrator perwakilan klub (club representative arbitrators) dan arbitrator APPI (APPI arbitrators). NDRC juga merupakan proyek dari FIFA sebagai federasi sepak bola internasional. (Baca Juga: PERADI FC Pamerkan Ulos Batak di Parade Mundi Avocat)
NDRC merupakan lembaga arbitrase internal yang dimiliki oleh PSSI dengan tujuan pokok untuk menyelesaikan sengketa kontrak pemain, kompensasi pelatih atau kompensasi yang diberikan klub ketika mengikat, kontrak pemain secara profesional, di mana pesepakbola dilatih pada saat usia muda alias masih berstatus amatir, dan solidaritas klub yaitu mekanisme penghargaan transfer antarklub.
James mengatakan pembentukan NDRC merupakan hal positif karena badan arbitrase ini memiliki kekhususan penyelesaian sengketa pada olahraga cabang sepak bola. “NDRC itu ada arbitrer perwakilan pemain maupun klub sehingga lebih memahami sepak bola. Artinya harus orang tepat untuk selesaikan sengketa secara tepat. Contoh perbandingan, di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang macam-macam latar belakang arbitrer. Kalau masuk ke perkara BANI soal konstruksi maka yang dipilih bidangnya misalnya ahli bidang bangunan,” jelas James.
Adapun anggota pemangku kepentingan internasional NDRC adalah Omar Ongaro (Direktur Regulasi Sepak Bola FIFA), Saverio Sprea (Legal Counsel Pemain), Kaita Sugihara (Konsultan Eksternal-Pesepak bola Profesional), Nicolas Crettex (Koordinator ProyekPesepak bola Profesional) dan Takuya Yamazaki (Ketua Deputi FIFPro wilayah Asia/Oseania). Anggota arbitrator NDRC yaitu Amir Burhannudin (Ketua Pertama), Budhi Agung (Wakil Ketua Pertama), Fahmi H. Bachmid (Ketua Tahap Banding) dan James Purba (Wakil Ketua Tahap Banding).
Para arbitrator perwakilan klub ada enam orang yakni Adi Ismanto, Dedi Marsudi Lawe, Victor Sitanggang, Derta Rahmanto, Noer Kholis dan Tommy Apriawan. Terakhir, para arbitrator Asosiasi Pesepak bola Profesional Indonesia (APPI) terdiri dari Jannes Halomoan Silitonga, Mohammad Agus Riza Hufaida, Togi Pangaribuan, Abdul Salam, Martha Leonita Aritonang, Sri Yana dan Jon Bernard Pasaribu.
Peneliti Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Eko Noer Kristiyanto menjelaskan kehadiran NDRC dapat menjaga kondusifitas olah raga sepak bola nasional. Menurutnya, sengketa sepak bola yang terjadi dapat diselesaikan secara tepat.
Dia juga menilai kesadaran masyarakat mengenai hubungan antara sepak bola dan hukum masih rendah. Padahal, kedua hal tersebut sangat erat hubungannya. “Banyak orang lupa di sepak bola ada institusi pemerintah yang kaitannya erat yaitu Kemenkumham seperti pendaftaran klub sepak bola, naturalisasi, pemain asing, pelatih asing daftar brand jersey itu semua di Kemenkumham,” jelas Eka yang memiliki spesifikasi peneliti hukum olah raga.
Advokat dan Arbitrer NDRC Indonesia, Mohammad Agus Riza Hufaida menjelaskan penyelesaian sengketa sepak bola sebelumnya tidak jelas. Dia menceritakan ada sengketa gaji pemain yang dibawa ke berbagai lembaga pengadilan bahkan dinas olahraga daerah. Menurutnya, kehadiran NDRC dapat memberi ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan tepat.
“Banyak sengketa tapi dibawa ke macama-macam tempat bahkan dinas olahraga setempat. Sepak bola Indonesia masalah masalah paling buruk dalam gaji, ini levelnya bencana. Sebelum 2017, masih banyak klub-klub menunggak ada 70-80 persen klub. Sekarang, 2017 ke atas sudah lumayan turunnya,” jelas Riza.