Berita

Ada Kemungkinan KPK Periksa Azis Syamsuddin, Ingat Putusan MK Ini!

Bila KPK ingin meminta keterangan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali kondisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 245 ayat (2) UU MD3.

Oleh:
Agus Sahbani
Bacaan 4 Menit
Tim Penyidik KPK saat menggeledah Rumah Dinas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Jalan Denpasar, Jakarta, Rabu (28/4/2021) malam. Foto: RES
Tim Penyidik KPK saat menggeledah Rumah Dinas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Jalan Denpasar, Jakarta, Rabu (28/4/2021) malam. Foto: RES

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja dan rumah dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Rabu (28/4/2021) malam. "Kami sampaikan bahwa KPK akan terus bekerja dan kerja untuk mencari keterangan dan bukti-bukti. Hari ini, tim penyidik KPK menggeledah berbagai lokasi ruang kerja di DPR, rumah dinas, dan rumah pribadi," kata Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/4/2021) seperti dikutip Antara.

Bahuri mengatakan lembaganya akan bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan suap Pattuju. "KPK akan bekerja keras untuk mencari bukti-bukti dan seseorang dapat menjadi tersangka karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan kecukupan alat bukti. Bukan pendapat, bukan persepsi, dan bukan juga asumsi apalagi halusinasi," ujar dia.

KPK tidak pandang bulu untuk menindak pihak lain yang terlibat dalam kasus itu. "Kami akan dalami dan pelajari, telaah keterangan para saksi dan bukti-bukti lainnya untuk membuat terangnya suatu peristiwa, perbuatan, dan siapa pelakunya. Sekali lagi, semua tindakan untuk menduga seseorang sebagai tersangka beralaskan kecukupan bukti. KPK tidak pandang bulu bertindak karena itu prinsip kerja kami," katanya.

Penggeledahan ini dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap agar tidak menaikkan perkara ke tingkat penyidikan dengan tersangka penyidik KPK dari Kepolisian Indonesia, Stepanus Robin Pattuju, dan kawan-kawan. Selain Pattuju, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lain yaitu Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial dan Maskur Husain selaku pengacara. (Baca Juga: MKD Proses Pelaporan Azis Syamsuddin Terkauit Perkara Suap Penyidik KPK)

Dalam konstruksi perkara pada Oktober 2020, Syahrial pernah menemui Azis Syamsuddin di rumah dinasnya dan menyampaikan permasalahan adanya penyelidikan yang sedang dilakukan KPK di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Syamsuddin langsung memperkenalkan Syahrial dengan Pattuju. Dalam pertemuan itu, Syahrial menyampaikan permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai agar tidak naik ke tahap penyidikan.

Syahrial meminta Pattuju dapat membantu agar permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti KPK. Pattuju bersama Maskur Husain sepakat membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti KPK dengan menyiapkan uang Rp1,5 miliar.

Syahrial menyetujui permintaan Pattuju dan Husain itu dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia, teman Pattuju. Syahrial juga memberikan uang secara tunai kepada Pattuju hingga total uang yang telah diterima Pattuju sebesar Rp1,3 miliar.

Tags:

Berita Terkait