Pengajar hukum pidana yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki) meminta pemberlakuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru ditunda. Rencananya, KUHAP yang disahkan rapat paripurna DPR Selasa (18/11/2025) lalu itu akan berlaku awal Januari 2026. Tapi hasil kajian Asperhupiki menemukan ada konflik norma dalam KUHAP baru yang berpotensi menimbulkan kekacauan hukum. Untuk itu, diusulkan pelaksanaan KUHAP baru ditunda.
Ketua Umum Asperhupiki Fachrizal Afandi mengatakan Asperhupiki menyampaikan sikap akademik terhadap kondisi penegakan hukum pidana sepanjang tahun 2025 dan situasi transisi jelang pemberlakuan UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) yang dijadwalkan mulai berlaku 2 Januari 2026. Dia menegaskan hukum pidana memberi legitimasi negara secara langsung membatasi kebebasan warga negara.
Baca Juga:
KUHAP Baru Wajibkan CCTV, Upaya Cegah Intimidasi-Penyalahgunaan Wewenang
Pengawasan Pengadilan dalam Upaya Paksa Berisiko Menggeser Fungsi Praperadilan
Hukum pidana baik materiil dan formil wajib tunduk pada prinsip negara hukum, due process of law, dan pengawasan yang efektif, bukan menjadi alat kekuasaan yang menormalisasi kekerasan, kriminalisasi, dan impunitas. Prinsip itu terancam karena aturan peralihan sebagaimana diatur Pasal 361 KUHAP ditemukan konflik norma yang berpotensi menimbulkan kekacauan hukum.
Ketentuan peralihan itu intinya mengatur perkara yang dilimpahkan ke pengadilan akan diperiksa berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Apabila perkara dilimpahkan, tetapi pemeriksaan terdakwa belum dimulai hingga KUHAP 2025 berlaku, maka pemeriksaan dilakukan berdasarkan KUHAP 2025.
“Dua rezim hukum yang berjalan secara bersamaan dalam satu tahapan proses peradilan ini menciptakan ketidaksinkronan, ketidakpastian hukum, serta risiko lumpuhnya fungsi peradilan”, kata akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) itu saat dikonfirmasi, Selasa (30/12/2025).
Fachrizal menegaskan kontradiksi norma ini tidak dapat dilepaskan dari proses pembahasan yang tergesa-gesa dan minim partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Lebih jauh, sejumlah ketentuan dalam KUHAP 2025 membuka ruang potensi penyalahgunaan kewenangan, khususnya melalui subordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kepada penyidik Polri. Sehingga mengganggu independensi penyidikan dan menghambat efektivitas penegakan hukum. Dominasi kewenangan Polri dalam KUHAP Baru juga kontraproduktif dengan agenda reformasi Polri yang selama ini diharapkan publik.
Pemberlakuan KUHAP 2025 dan KUHP Nasional perlu diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Mahkamah Agung. Sampai 29 Desember 2025 sejumlah aturan yang dibutuhkan itu belum tersedia. Termasuk masa transisi menuju pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP 2025 belum disiapkan secara memadai.
