Oleh pimpinan DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), ketiga advokat asing itu--Barry Irwin, Damian Adams dan Ken Cheung–-dituding telah melanggar hukum Indonesia. Ketiganya dianggap telah menjalankan praktek advokat ilegal. Ketiga advokat asing itu kemudian dilaporkan ke pihak imigrasi, dan kepolisian. KPK juga jadi sasaran protes organisasi advokat karena dianggap tak menghormati UU Advokat.
Selain tidak ada respon yang jelas dari pihak imigrasi dan kepolisian, ketiga advokat asing itu boleh jadi sudah pulang ke AS saat para tetua organisasi advokat Indonesia masih mempersoalkan mereka.
Kedatangan pengacara Monsanto ke Indonesia itu boleh diibaratkan bagai ular menghampiri penggebuk. Pasalnya, mereka bertandang di saat sejumlah pimpinan organisasi advokat sedang galak-galaknya terhadap advokat asing. Jangankan terhadap advokat asing yang dianggap nyelonong masuk ke Indonesia seperti ketiga pengacara Monsanto, advokat asing yang legal pun sempat dibuat ketar-ketir oleh pernyataan-pernyataan Denny.
Denny dalam beberapa kesempatan, bersuara keras sehubungan dengan advokat-advokat asing yang bekerja di Indonesia, baik yang mengantungi izin resmi dari Menteri Kehakiman dan HAM (kini, Menteri Hukum dan HAM) maupun yang izinnya bodong. Ia mencap semua advokat asing itu bekerja secara ilegal karena tidak mengantungi rekomendasi dari organisasi advokat seperti yang diwajibkan oleh UU Advokat.
Apalagi, pelor Denny tidak hanya diarahkan kepada para advokat asing, tapi juga kepada pemilik kantor hukum yang memperkerjakan mereka. Denny menyebut sederet kantor hukum yang memperkerjakan advokat asing di kantor mereka. Sialnya, satu pelor Denny ternyata meleset. Kantor hukum Wiriadinata & Wiryawan yang ikut disebut Denny kena tembak.
Salah seorang pemilik kantor Wiriadinata & Wiryawan, Hoesein Wiriadinata, buru-buru mengklarifikasi pernyataan Denny yang sempat dilansir oleh sebuah harian nasional. Kebetulan, hukumonline sempat menyaksikan bagaimana keduanya sempat larut dalam dialog yang panas usai soft launch Peradi pada 23 Desember 2004.
Pada intinya, Hoesein yang juga Sekretaris Jenderal Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) keberatan dianggap memperkerjakan advokat asing. Di depan Denny ia menyatakan bahwa kantornya sudah lama tidak menyewa advokat asing. Kepada hukumonline, ia mengatakan berhenti memakai tenaga asing sejak 1999 saat Indonesia dilanda krisis moneter.
