Advokat Asing dan Payung Bolong UU Advokat

Meski Menkum dan HAM telah menerbitkan peraturan baru terkait penggunaan advokat asing yang menggantikan SK Menkeh No.1/1997, ketentuan mengenai perpanjangan izin setahun sekali tetap dipertahankan. Paling tidak itu yang disampaikan oleh Direktur Perdata Umum Syamsuddin Manan Sinaga. Sayangnya, pihak Depkum HAM sendiri, entah kenapa, masih mengunci rapat peraturan baru itu. Bahkan, hingga artikel ini ditulis, pihak Peradipun belum memperolehnya.

Perlu diketahui bahwa advokat asing yang terdaftar di Depkum HAM hanyalah mereka yang bekerja di kantor hukum Indonesia. Sedangkan, advokat asing yang bekerja di tempat lain, misalnya di perusahaan konsultan manajemen/investasi, tidak pernah terdata. Di sinilah ironisnya, pelor yang ditembakkan Denny lagi-lagi tak mempan buat mereka.

UU Advokat ataupun peraturan yang dikeluarkan Menkum tidak menjangkau advokat-advokat asing yang membentuk perusahaan joint venture penanaman modal asing (PMA). Padahal, tidak sedikit dari perusahaan model ini yang menjalankan usaha nyaris seperti kantor hukum. Dan yang paling mencolok adalah PT CB Indonesia yang merupakan kantor perwakilan dari Coudert Brothers, sebuah kantor hukum multinasional yang berbasis di AS. Faktor ini bisa membawa kendala serius bagi Peradi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap profesi advokat.

Jika dicermati lebih jauh, problematik seputar kiprah advokat asing sesungguhnya akibat tidak lengkapnya pengaturan di dalam UU Advokat. Larangan advokat asing untuk beracara di pengadilan, berpraktik, membuka jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia, serta larangan memberi advis berdasarkan hukum Indonesia yang diatur dalam UU Advokat, agaknya masih jauh dari cukup. UU Advokat, ibarat payung yang bolong, belum memberikan proteksi yang paripurna bagi advokat lokal dari derasnya invasi advokat asing di era pasar bebas ini.