Hukumonline kembali menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Fakultas Hukum Universitas Yarsi. PKPA angkatan ke-22 ini dilaksanakan mulai dari 17 Januari hingga 1 Februari 2024 mendatang. Para pengajar kompeten kembali dihadirkan untuk para calon.
Materi PKPA hari pertama soal kode etik advokat disampaikan oleh Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan PERADI, Nikolas Simanjuntak. Nikolas menekankan pentingnya kode etik bagi profesi advokat. Advokat yang berkualitas dituntut untuk menguasai kode etik.
Baca juga:
- Menimbang Pentingnya Pendidikan Tinggi Hukum Lanjutan bagi Advokat
- Sumpah Advokat sebagai 'Kunci' Kode Etik Profesi Advokat
“Kalau tak paham kode etik, bahaya klien yang kamu bela atau masyarakat yang kamu tangani, rusak semua karena advokat rusak. Banyak contoh terhadap itu,” kata Nikolas, Rabu (17/1/2024). Penguasaan kode etik menjadi tolok ukur jaminan mutu sebagai advokat profesional.
Nikolas menyebut etika terdiri dari etika sosial dan etika khusus yang melekat pada diri advokat. Etika sosial membahas norma-norma sosial karena manusia adalah pribadi yang tidak lepas dari masyarakat. Norma ini sangat menentukan sikap dan tindakan terhadap sesama manusia lainnya.
Di sisi lain, etika khusus berkaitan keseharian advokat sebagai kegiatan profesi (officium nobile) yang bisa dilakoni seumur hidup. Setiap Advokat memiliki seperangkat norma etika dalam merawat dan melindungi martabat, kehormatan, serta imunitas profesi. Nikolas mengingatkan profesi advokat sebagai satu korps penegak hukum dalam organisasi advokat.
Etika khusus profesi advokat di Indonesia hingga saat ini adalah Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Isinya mengatur mulai dari kepribadian advokat hingga sanksi-sanksi etik. Diatur pula soal cara bertindak menangani perkara, ketentuan tentang kode etik, pelaksanaan kode etik, dewan kehormatan advokat, pengaduan, tata cara pengaduan, pemeriksaan tingkat pertama oleh dewan kehormatan cabang/daerah, hingga cara pengambilan keputusan, penyampaian pengambilan keputusan, dan keputusan dewan kehormatan.
Terkait sanksi, tersedia mulai dari peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, hingga pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Penjatuhan sanksi etik mempertimbangkan berat atau ringannya sifat pelanggaran.
Sanksi peringatan biasa dijatuhkan jika sifat pelanggarannya tidak berat. Lalu, sanksi peringatan keras dijatuhkan jika sifat pelanggarannya berat atau kembali melanggar kode etik setelah mendapat sanksi peringatan sebelumnya.
Sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dijatuhkan jika sifat pelanggarannya berat. Tindakan mengulangi pelanggaran kode etik setelah mendapat sanksi peringatan keras juga menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi ini.
Pemecatan dari keanggotaan organisasi advokat dilakukan jika pelanggaran kode etik terbukti dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi. “Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat baik di luar maupun di muka pengadilan,” ujar Nikolas. Sanksi jenis ini atau sanksi pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi juga ditembuskan informasinya kepada Mahkamah Agung.
Pembicara lain di sesi hari pertama adalah Wakil Ketua Umum PERADI Bidang PKPA, Sertifikasi, dan Kerja Sama Universitas, Shalih Mangara Sitompul. Ia menyampaikan bahwa KEAI sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat. Isinya menjamin dan melindungi advokat.
Namun, KEAI sekaligus membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Tidak hanya kepada klien, tetapi juga bertanggung jawab kepada pengadilan, negara, masyarakat, termasuk pada dirinya sendiri. “Profesi advokat memerlukan sesuatu code of conduct yang pada umumnya mengandung hak-hak fundamental dan peraturan-peraturan mengenai tingkah laku dalam melaksanakan tugas profesi,” katanya.
