Kini, Tomson memohon ketentuan serupa yang masih bercokol di Pasal 66 ayat (1), (3), (4) UU No. 2 Tahun 2014 khususnya pada frasa ‘dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris’ terkait pemeriksaan dalam proses peradilan yang melibatkan notaris. Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 sudah menyatakan pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD).
Pemohon menilai Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sepanjang frasa ‘dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. “Sehingga Pasal 66 ayat (3), (4) demi hukum juga harus dibatalkan,” ujar kuasa hukum pemohon, Charles Hutagalung dalam sidang pemeriksaan pendahuluan diketuai di ruang sidang MK, Kamis (04/9).
Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris menyebutkan, “Untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :….”
Charles menilai ketentuan itu memengaruhi tugas penegakan hukum oleh advokat, penyidik, penuntut umum, dan hakim. Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berujung pada hilangnya independensi dalam proses peradilan. Ini bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. “Pasal itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” tegasnya.
Maria Farida Indrati, ketua majelis, mengakui frasa yang dimohonkan pengujian pernah diputus MK sebelumnya melalui pengujian Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004. Padahal, MK tidak bisa mengadili dan memutus pasal atau ayat yang sudah dimohonkan pengujian. “Tetapi, karena ini ada perubahan UU-nya bisa saja diajukan bisa saja diajukan dengan alasan yang berbeda,” kata Maria.
Meski begitu, dirinya melihat ada perbedaan permohonan ini dengan permohonan sebelumnya. “Anda sudah menguraikan kewenangan MK, kedudukan hukum, alasan pokok permohonan. Tetapi, akan dilihat lagi apakah permohonan ini bisa meyakinkan Mahkamah dengan putusan yang berbeda?”
Dia menilai permohonan ini lebih banyak mengutip putusan MK sebelumnya, sementara pemohon kurang menguraikan kesamaan atau perbedaan keduanya. “Jadi, putusan MK itu sama atau tidak dengan yang Saudara kehendaki?” Ini yang belum terlihat dalam pokok permohonan,” ktitiknya.
Anggota Majelis, Anwar Usman juga meminta agar pemohon lebih mempertajam perbedaan dengan putusan MK yang mengabulkan permohonan. “Ini untuk menghindari agar permohonan ini tidak nebis in idem (objek perkara sama, red), ini harus dielaborasi lagi terutama pasal-pasal batu ujinya,” pintanya.
















