Mekanisme persidangan etik melalui Majelis Kehormatan Hakim yang selama ini berjalan mendapat kritik dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Topane Gayus Lumbuun, Ketua IKAHI cabang Mahkamah Agung, menilai sidang etik MKH yang selama ini berjalan tidak tepat. Menurut dia, IKAHI justru yang seharusnya memiliki kewenangan mengadili kasus pelanggaran etik.
Gayus membandingkan profesi hakim dengan beberapa profesi lain yang mekanisme persidangan etiknya dilaksanakan oleh organisasi profesi. “Di semua profesi, sebut saja Ikatan Dokter Indonesia (IDI), notaris, advokat dan lain-lain sidang pelanggaran etika dilakukan organisasi profesi. Adanya SKB MoU antara MA dan KY tidak sesuai lagi dengan persoalan organisasi sekaliber IKAHI,” kata Gayus, usai acara pelantikan empat hakim agung baru di Gedung MA, Kamis (31/10).
Lebih lanjut, Gayus mengatakan Konstitusi sebenarnya tidak memberikan wewenang kepada KY untuk mengadili kasus pelanggaran etika. Disebutkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.
Gayus berpendapat KY dapat memiliki wewenang mengadili hakim dengan syarat UU KY diubah. Apabila UU KY telah diubah, lanjut dia, dalam rangka menjalankan kewenangan pengawasan dan mengadili kasus pelanggaran etik, KY harus menjalin kerjasama dengan IKAHI. Alasannya, kata Gayus, IKAHI lebih paham tentang karakter dan kondisi hakim.
“Nanti prinsipnya, KY menemukan kesalahan/pelanggaran kode etiknya, lalu melaporkan pada IKAHI dan IKAHI mengadili pelanggaran etik. Nantinya, tidak semua hakim bisa langsung diberhentikan tergantung kadar kesalahan,” kata Hakim Agung yang pernah menjadi Anggota Komisi III DPR ini.
Gaji Kecil
Dalam kesempatan itu, Gayus juga menilai gaji hakim agung masih kecil sehingga perlu diperjuangkan oleh IKAHI Pusat agar mengalami peningkatan. “Gaji hakim agung yang jauh dari kelayakan, yaitu hanya 29,8 juta per bulan. Ini sangat sangat kecil bagi kebutuhan hakim agung dan keluarganya,” kata Gayus.
Dia mengungkapkan gaji hakim agung ini lebih kecil daripada gaji hakim tinggi yang bisa mencapai Rp48 juta (ketua pengadilan tinggi) dan hakim ad hoc Rp45 juta. “Ini perlu menjadi perhatian kepengurusan IKAHI yang baru (periode 2013-2016), bukan MA,” ujar Gayus.
Gayus juga meminta IKAHI memperhatikan jaminan asuransi kesehatan ketika hakim sudah memasuki masa pensiun. “Saya mengusulkan ketika hakim pensiun asuransi itu bisa digunakan. Tetapi, saat ini terbalik, ketika hakim pensiun ‘digunting’ asuransinya, akhirnya ada kesulitan. Bahkan, ketika meninggal masih meninggalkan hutang,” keluhnya.
Dia juga menyoroti permasalahan perumahan hakim yang jauh dari kelayakan huni. “Kalau dicek ke daerah, sangat tidak layak huni. Padahal, MA ini pernah punya anggaran yang cukup besar Rp6,5 triliun, tetapi dikembalikan ke kas negara karena tidak digunakan,” katanya.
Dia menambahkan hal-hal di atas perlu mendapat prioritas untuk diperjuangkan oleh pengurus IKAHI periode 2013-2016.
















