Nah, agar terdapat pendekatan integratif dalam memperbaharui data, Kemensos perlu memadupadankan DTKS dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekaligus mendorong peran Pemerintah Daerah (Pemda) agar lebih proaktif dalam memverifikasi dan memvalidasi DTKS. Begitu pula dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Tujuannya supaya Pemda berperan serta dalam melakukan pendataan penerima bantuan sosial.
Sementara Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan pihaknya terus memperbaharui DTKS dalam menjamin penyaluran BLT BBM tepat sasaran. Menurutnya, pengaturan memperbaharui DTKS dalam beberapa UU mengatur satu tahun dua kali. Tapi, dikarenakan kondisi perubahan di daerah bergerak pesat, Kemensos memperbaharui DTKS setiap bulan. “Jadi setiap bulan, saya membuat SK baru,” ujarnya.
Menurutnya, pembaharuan DTKS berdasarkan masukan dari Pemda serta masyarakat melalui menu usul dan sanggah pada aplikasi Cek Bansos. Masyarakat juga dapat menghubungi command center Kementerian Sosial di nomor telepon 021-171. Kemensos pun memiliki 70 ribu pendamping di seluruh Indonesia dalam melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial di lapangan.
Mantan Walikota Surabaya itu mengatakan BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun bakal disalurkan kepada masing-masing kelompok penerima manfaat sebesar Rp600 ribu. Mekanisme pemberiannya dilakukan dengan dua tahap. Per tahap sebesar Rp300 ribu pada September dan Desember.
Dia menuturkan dalam penyaluran BLT BBM Kemensos bakal “jemput bola” dengan memfasilitas penerima bantuan yang kondisinya sulit menyambangi kantor pos. Menurutnya, adanya kesepakatan dengan pihak PT Pos Indonesia. Nantinya bakal bekerja sama dengan kepala adat, kepala suku maupun Pemda dalam menyalurkan BLT BBM dengan penerbangan khusus ke lokasi.
“Itu sudah kami janjikan. Jadi (warga) yang sakit, yang lansia, yang mungkin jauh tidak bisa mengakses PT Pos tidak usah khawatir, kami akan antar ke rumah masing-masing,” katanya.