“Soal calon itu hadir atau tidak perlu hadir karena DPR sudah memiliki track record yang cukup, tidak ada masalah. Itu tergantung mekanisme internal di DPR,” katanya.
Ahli pemohon lain, mantan Hakim MK Harjono menilai “persetujuan” DPR dalam proses pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI sebagai check and balances tidak tepat. Menurutnya, penunjukkan Kapolri menjadi kewenangan tunggal presiden sebagai hak konstitusionalnya. Sebab, dalam UUD 1945 sendiri tidak mengatur secara tegas kewenangan tersebut.
“Persoalan ini akan menimbulkan persoalan ketatanegaraan serius kalau tidak ada kesepakatan pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI antara presiden dan DPR, tidak ada pemecahan dan akan buntu terus. Ini seharusnya tempatnya diatur dalam UUD 1945,” kata Harjono.
Terlebih, dalam praktiknya “persetujuan” DPR dalam proses pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI ini rentan dipolitisasi. Meski begitu, apabila persetujuan diubah menjadi pertimbangan DPR pun dia sepakat. Sebab, persoalan politik presiden dan DPR mengenai proses pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI belum ada norma ketatanegaran yang mengaturnya secara jelas.
“Kalaupun, nantinya tetap melibatkan DPR, sebaiknya hanya sebatas pertimbangan saja, bukan persetujuan.”
Untuk diketahui, pengujian UU ini diajukan Guru Besar UGM Denny Indrayana, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (PuSako), Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Spesifik, mereka mempersoalkan Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (5) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 13 ayat (2), (5), (6), (7), (8), (9) UU TNI.
Intinya, para pemohon mempersoalkan konstitusionalitas “persetujuan DPR” dalam proses pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI oleh presiden dihubungkan polemik pengangkatan Kapolri yang berujung konflik Polri dan KPK.
Mereka berharap hak prerogatif dikembalikan pada konsep awal yang benar dalam sistem presidensial. Karenanya, pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI dikembalikan sebagai hak prerogratif presiden tanpa persetujuan DPR dengan meminta MK menghapus frasa “persetujuan DPR” dalam pasal-pasal itu.
Menurutnya, apabila pengujian UU ini dikabulkan dapat menjadi salah satu solusi sengkarut pengangkatan Calon Kapolri Budi Gunawan (BG). Sebab, dalam kondisi saat itu Presiden Jokowi dalam posisi sulit dalam memutuskan status BG yang telah disetujui DPR.
