Dia melihat politik hukum UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengembalikan hak menguasai negara kepada Pemerintah sebagai penerima mandat rakyat dalam bentuk kuasa pertambangan. Tri berpendapat PT Pertamina tak lain adalah pelaku usaha yang berkedudukan sama dengan kontraktor migas lainnya. Hanya saja, kepemillikan modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN.
“Pertamina saat ini merupakan entitas bisnis seperti kontraktor pada umumnya, namun modalnya berasal dari negara. Kalaupun dilakukan privatisasi terhadap tubuh Pertamina, tidak akan mendegradasi hak menguasai negara. Sebab, PT Pertamina bukan lagi sebagai pemegang kuasa pertambangan seperti saat berlakunya UU No. 8 Tahun 1971,” kata Tri yang hadir secara virtual.
Tri menjelaskan dengan peran pemerintah sebagai pelaku usaha atau operator, maka terbuka peluang untuk ditiadakannya larangan privatisasi. Namun dalam peran tersebut, pemerintah tetap melakukan kegiatan yang bersifat nonprofit, sedangkan kegiatan yang berorientasi profit dapat diserahkan pada perusahaan privat.
Sebelumnya, permohonan ini diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terkait aturan mengenai privatisasi BUMN sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN yang dinilai bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
Dalam sidang pendahuluan, Pemohon menyatakan PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan persero yang berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Pertamina No. 27 tanggal 19 Desember 2016 memiliki kegiatan usaha di bidang penyelenggara usaha energi. Karena itu, PT Pertamina termasuk perusahaan persero yang dilarang untuk diprivatisasi berdasarkan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN. Bisnis PT Pertamina terintegrasi dari hulu ke hilir yaitu mulai proses hulu, pengolahan/kilang/refinery, pemasaran/trading, dan distribusi/transportasi/perkapalan.
Pemohon menilai Pemerintah dalam rangka strategi menguatkan daya saing, peningkatan nilai, perluasan jaringan usaha dan kemandirian pengelolaan BUMN seharusnya dapat membentuk perusahaan induk BUMN/Perusahaan Grup/Holding Company. Salah satu tindakan nyatanya membentuk dan menetapkan Subholding dan Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina (Persero) Nomor Kpts-18/C00000.2020-SO tentang Struktur Organisasi Dasar PT.
Pertamina (Persero) yaitu Subholding Upstream, Refining, Petrochemical, Comercial, Trading, Gas, Power NRE, dan Shipping Co. Privatisasi telah direncanakan oleh pemerintah yang akan melakukan Initial Public Offering (IPO) kepada anak dan cucu usaha PT Pertamina Persero di level subholding.