Meski begitu, urgensi keterbukaan beracara dalam sidang HUM dengan melibatkan pihak berkepentingan patut dipertimbangkan agar proses persidangan lebih fair, sehat, dan berkeadilan. Sebab, secara normatif tidak ada aturan yang jelas tentang sifat tertutup atau terbukanya mekanisme pemeriksaan HUM di MA termasuk Perma No. 1 Tahun 2011 sekalipun.

ijtihad

sejumlah

(erga omnes)