Dia menilai apabila pemilu dilakukan secara serentak dalam satu hari dan memilih lima jabatan atau pemilu lima kotak, maka membawa dampak dan implikasi bagi beban kerja secara kesehatan dan keselamatan petugas pemilu, bila semuanya dilakukan secara manual. Mengingat batasan waktu, proses penghitungan, rekap suara, banyak dokumen yang harus diisi, dan sebagainya.
“Hal itu ditambah banyaknya tuntutan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran pemilu yang dituntut oleh para pemangku kepentingan pemilu, serta ancaman pidana yang menyertai apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas,” katanya.
Sebelumnya, perkara No. 37/PUU-XVII/2019 terkait pemilu serentak ini diajukan oleh pengurus Badan Arjuna Pemantau Pemilu, Badan Pena Pemantau Pemilu, Badan Srikandi Pemantau Pemilu, Badan Luber Pemantau Pemilu, seorang staf legal M. Faesal Zuhri, dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Robnaldo Heinrich Herman. Mereka mengajukan uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu terkait frasa "Pemilu serentak" karena telah menimbulkan banyak korban dari penyelenggara pemilu.
Menurutnya, desain penyelenggaraan pemilu serentak dengan lima kotak suara seperti yang diinginkan pembentuk UUD Tahun 1945 sesuai Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 perlu diuji kembali konstitusionalitasnya yang mengakibatkan banyak hak warga negara terlanggar yang ditandai banyaknya korban meninggal dunia. Baca Juga: Pandangan Ahli Terkait Konstitusionalitas Pemilu Serentak
Sementara dalam perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak melalui pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu; serta Pasal 3 ayat (1), Pasal 201 ayat (7) dan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada. Pasal itu dinilai bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 secara bersyarat.
Pemohon menilai sistem pemilu serentak dengan model lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Desain pelaksanaan pemilu lima kotak pada satu hari bersamaan tersebut, membuat pemenuhan prinsip pemilu demokratis yang merupakan cerminan dari asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 telah terlanggar.
Pemohon berpedoman pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dimana Mahkamah ingin memberi penegasan desain pemilu serentak adalah sesuatu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peta checks and balances terutama terkait efektivitas sistem presidensial. Namun, desain pelaksanaan pemilu lima kotak tersebut berakibat pada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan dan pembangunan. Hal ini disebabkan karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak diserentakkan. Padahal, kepala daerah adalah perpanjangan tangan pemerintahan pusat sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah.
Untuk itu, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD. Dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
















