Rabu, 23 Oktober 2019

Pandangan Ahli Terkait Konstitusionalitas Pemilu Serentak

Sejatinya sistem pemilu serentak itu memperkuat sistem presidensial, tapi terganggu dengan adanya aturan ambang batas pencalonan presiden yang masih dianggap konstitusional oleh MK.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Sidang pengujian aturan pemilu serentak dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) digelar Kamis (17/10/2019) kemarin. Dalam sidang itu telah didengar keterangan ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi (MK). Ahli yang dihadirkan seorang Peneliti Djajadi Hanan dan Pengamat Politik Syamsuddin Haris.   

 

Sebagaimana dikutip dari laman resmi MK, dalam keterangannya, Djajadi Hanan menerangkan Pemilu 2019 termasuk kategori pemilu serentak yang dibarengi sebagian dari pemilu legislatif daerah yakni memilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurutnya, apabila MK menganggap yang konstitusional adalah pemilu serentak, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan.

 

Pertama, pemaknaan serentak dari sudut pandang ilmu politik dan sistem pemerintahan presidensial adalah pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam waktu yang bersamaan. Kedua, pertanyaannya, apakah menyertakan pemilihan anggota legislatif daerah (DPRD) tanpa menyertakan pemilihan eksekutif daerah (pilkada) secara serentak itu tidak konsisten dengan makna pemilu serentak? Menurutnya, itu tidak masalah.

 

Ketiga, sebaliknya bila hanya menyertakan pemilu serentak nasional ditambah pemilu serentak untuk seluruh eksekutif daerah (pilkada) juga tidak ada masalah. Keempat, bila masih ada pilihan lain yang menyertai pemilu serentak dalam pemaknaan seperti diatas, pilihan itu juga tidak melanggar prinsip pemilu serentak. Pilihannya itu, kata dia, membagi pemilu menjadi dua, pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal atau pilihan lain.

 

“Karena itu, ada banyak pilihan untuk menyelenggarakan pemilu serentak secara keseluruhan. Asalkan, pokok-pokok pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif nasional diselenggarakan secara serentak,” ujar Direktur Eksekutif Saiful Mujani Researh and Consulting (SMRC) ini. Baca Juga: Begini Pandangan Pemangku Kepentingan Terkait Pemilu Serentak

 

Anomali

Sementara Syamsuddin Haris, dalam pandangannya, menilai Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pemilu serentak lima kotak ini telah menguatkan sistem presidensial. Namun, entah disadari atau tidak, putusan MK lain, khususnya syarat ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan hasil pemilu legislatif sebelumnya masih dianut UU Pemilu justru tetap dipertahankan Mahkamah.

 

“Padahal, syarat ambang batas tersebut jelas-jelas merupakan anomali dengan sistem presidensial,” kata Syamsuddin.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua