Rabu, 23 October 2019

Pandangan Ahli Terkait Konstitusionalitas Pemilu Serentak

Sejatinya sistem pemilu serentak itu memperkuat sistem presidensial, tapi terganggu dengan adanya aturan ambang batas pencalonan presiden yang masih dianggap konstitusional oleh MK.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Sidang pengujian aturan pemilu serentak dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) digelar Kamis (17/10/2019) kemarin. Dalam sidang itu telah didengar keterangan ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi (MK). Ahli yang dihadirkan seorang Peneliti Djajadi Hanan dan Pengamat Politik Syamsuddin Haris.   

 

Sebagaimana dikutip dari laman resmi MK, dalam keterangannya, Djajadi Hanan menerangkan Pemilu 2019 termasuk kategori pemilu serentak yang dibarengi sebagian dari pemilu legislatif daerah yakni memilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Menurutnya, apabila MK menganggap yang konstitusional adalah pemilu serentak, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan.

 

Pertama, pemaknaan serentak dari sudut pandang ilmu politik dan sistem pemerintahan presidensial adalah pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam waktu yang bersamaan. Kedua, pertanyaannya, apakah menyertakan pemilihan anggota legislatif daerah (DPRD) tanpa menyertakan pemilihan eksekutif daerah (pilkada) secara serentak itu tidak konsisten dengan makna pemilu serentak? Menurutnya, itu tidak masalah.

 

Ketiga, sebaliknya bila hanya menyertakan pemilu serentak nasional ditambah pemilu serentak untuk seluruh eksekutif daerah (pilkada) juga tidak ada masalah. Keempat, bila masih ada pilihan lain yang menyertai pemilu serentak dalam pemaknaan seperti diatas, pilihan itu juga tidak melanggar prinsip pemilu serentak. Pilihannya itu, kata dia, membagi pemilu menjadi dua, pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal atau pilihan lain.

 

“Karena itu, ada banyak pilihan untuk menyelenggarakan pemilu serentak secara keseluruhan. Asalkan, pokok-pokok pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif nasional diselenggarakan secara serentak,” ujar Direktur Eksekutif Saiful Mujani Researh and Consulting (SMRC) ini. Baca Juga: Begini Pandangan Pemangku Kepentingan Terkait Pemilu Serentak

 

Anomali

Sementara Syamsuddin Haris, dalam pandangannya, menilai Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pemilu serentak lima kotak ini telah menguatkan sistem presidensial. Namun, entah disadari atau tidak, putusan MK lain, khususnya syarat ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan hasil pemilu legislatif sebelumnya masih dianut UU Pemilu justru tetap dipertahankan Mahkamah.

 

“Padahal, syarat ambang batas tersebut jelas-jelas merupakan anomali dengan sistem presidensial,” kata Syamsuddin.

 

Ia menjelaskan prinsip keterpisahan kekuasaan antara lembaga parlemen dan lembaga presiden meniscayakan tegaknya sistem checks and balance antara kedua institusi tersebut. Konsekuensi logisnya, semestinya tidak dibuka ruang bagi parlemen dan presiden untuk saling menyandera satu sama lain.  

 

“Persyaratan ambang batas pencalonan presiden ini tak hanya menjadi ‘penjara’ bagi kalangan parpol, melainkan juga merefleksikan praktik demokrasi presidensial bernuansa parlementer,” tegasnya.

 

Menurutnya, format pemilihan presiden dibiarkan didikte oleh hasil pemilu legislatif dan justru mendistorsikan praktik presidensial itu sendiri. Sesuai skema sistem presidensial yang dianut konstitusi, lembaga presiden dan DPR adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi yang berbeda dan tidak saling tergantung satu sama lain,” kata dia.

 

Untuk itu, kata Syamsuddin, tidak seharusnya pencalonan presiden ditentukan oleh formasi politik hasil pemilu parlemen (sebelumnya). “Anomali lainnya adalah realitas hasil pemilu legislatif menjadi dasar bagi partai politik untuk berkoalisi baik dalam pengusungan pasangan calon presiden maupun dalam pembentukan pemerintahan hasil pemilu,” katanya.

 

Sejumlah organisasi pemantau pemilu dan berbagai profesi mengajukan permohonan uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1), (3) UU Pemilu terkait frasa "Pemilu serentak" dalam dua pasal itu karena dianggap telah menimbulkan banyak korban. 

 

Perkara dengan nomor registrasi 37/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh pengurus Badan Arjuna Pemantau Pemilu, Badan Pena Pemantau Pemilu, Badan Srikandi Pemantau Pemilu, Badan Luber Pemantau Pemilu, seorang staf legal M. Faesal Zuhri, dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Robnaldo Heinrich Herman.

 

Para Pemohon menilai Pemilu Serentak 2019 sangat berat dan memiliki tekanan yang cukup tinggi karena adanya penggabungan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota Legislatif. Bahkan, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) mencatat 544 orang petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia dan 3.788 orang jatuh sakit. 

 

Pemohon berpandangan sistem kerja dalam penyelenggaraan pemilu serentak telah melanggar hak konstitusional para pemohon, yang harus bekerja dengan tekanan yang cukup tinggi dari segi fisik dan psikis serta honorarium yang tidak sesuai. Pemohon juga menilai penerapan sistem kerja dalam penyelenggaraan pemilu serentak dapat dikatakan tidak manusiawi, karena sistem penyelenggaraan pemilu yang berat dan banyak tekanan.

 

"Fakta empiris menyatakan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 memakan banyak korban penyelenggaraan Pemilu. Artinya, desain penyelenggaraan pemilu dengan lima kotak perlu diuji dan dipertimbangkan kembali konstitusionalitasnya," ujar salah satu kuasa hukum Para Pemohon, Yohanes Mahatma di Gedung MK Jakarta, Selasa (3/9/2019) lalu. (Baca juga: Aturan Pemilu Serentak Diuji Ke MK)

 

Sebelumnya, dalam perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga memohon pengujian terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak melalui pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu; serta Pasal 3 ayat (1), Pasal 201 ayat (7) dan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada. Pasal itu dinilai bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 secara bersyarat.

 

Pemohon menilai sistem pemilu serentak dengan model lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, desain pelaksanaan pemilu lima kotak pada satu hari bersamaan tersebut, membuat pemenuhan prinsip pemilu demokratis yang merupakan cerminan dari asas pemilu dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 telah terlanggar. 

 

Pemohon berpedoman pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dimana Mahkamah ingin memberi penegasan desain pemilu serentak adalah sesuatu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peta checks and balances terutama terkait efektivitas sistem presidensial. Namun, desain pelaksanaan pemilu lima kotak tersebut berakibat pada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan dan pembangunan. Hal ini terjadi disebabkan karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak diserentakkan, sedangkan kepala daerah adalah perpanjangan tangan pemerintahan pusat sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah. 

 

Untuk itu, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD. Dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua