Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 kembai menggelar sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Sidang keempat hari ini, giliran Termohon KPU dan Pihak Terkait (Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf) diberi kesempatan menghadirkan 14 saksi dan 2 ahli sebagaimana pihak Pemohon. Namun, pihak Termohon tidak menghadirkan saksi, tetapi hanya menghadirkan 1 ahli. Sementara Pihak Terkait hanya menghadirkan 2 saksi dan 2 ahli dalam sidang berikutnya.
Keduanya beranggapan para saksi Pemohon yang dimintai keterangannya dalam sidang sebelumnya dinilai gagal membuktikan adanya kecurangan pilpres yang bersifat terstruktur, sistematis, masif (TSM). Ahli yang dihadirkan KPU bernama Prof Marsudi Wahyu Kisworo, ahli ilmu komputer yang merancang kanal sistem informasi perhitungan suara (Situng) dalam KPU.
Dalam keterangannya, Marsudi menilai hasil Situng KPU tidak dapat menguntungkan salah satu pasangan calon presiden tertentu. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan diagram hasil Situng KPU dengan hasil Kawal Pemilu yang dikelola masyarakat. Sebab, keduanya memiliki hasil akhir yang cukup mendekati hampir sama.
"Kalau melihat data itu tidak ada (rekayasa) karena polanya acak. Kecuali kalau polanya tetap di satu tempat atau satu provinsi, atau satu kota itu kita boleh menduga ada upaya seperti itu," ujar Marsudi di sidang lanjutan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di ruang sidang MK, Kamis (20/6/019). Baca Juga: Alasan Tim Hukum Prabowo Tak Mampu Hadirkan Bukti 17,5 Juta DPT Invalid
Marsudi mengaku tak dapat menduga adanya kesengajaan manipulasi data dalam Situng KPU karena datanya sangat acak mulai dari tempat pemungutan suara (TPS). Dugaan adanya pengurangan data angka pemilih hanya pada pasangan calon (paslon) 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena kesalahan entri tak sepenuhnya benar. Sebab, penambahan ataupun pengurangan suara terjadi pada kedua paslon.
“Salah satu kasus yang ditemukan di Provinsi Aceh, lonjakan kesalahan entri terjadi justru pada paslon 02 karena terdapat kesalahan pada form C-1,” kata dia.
Dia menyebut form C-1 yang telah diunggah dalam situng tidak ada perubahan karena yang dimasukkan dalam situng merupakan form C-1 awal setelah selesai pemungutan suara di TPS. "Jadi ini bukan kesalahan entri dari petugas (situng), tapi memang data dari C-1-nya seperti ini, dan inilah yang akan dikoreksi pada penghitungan suara berjenjang," ujar dia.
Karena itu, Marsudi menjamin Situng KPU aman dan tak bisa disusupi. Namun, Situng KPU bisa saja disusupi hingga diretas, tapi hal itu tak berdampak. "Situng dengan website situng berbeda. Kalau yang dimaksud website, benar. Situng tidak bisa diakses dari luar karena kita harus masuk ke kantor KPU baru bisa akses ke sana," lanjutnya.
Dia melihat situng mau diserang hacker atau dibom hacker tidak masalah. Alasannya, website situng selalu memperbaharui sistemnya per 15 menit. "Kalau sistem ini mau diretas, mau dimasukin, mau dibom juga tidak apa-apa karena 15 menit juga refresh yang baru lagi. Itulah keamanan yang kita buat situng."
Dijelaskan Marsudi, Situng KPU dirancang untuk sarana transparansi, sehingga masyarakat bisa melakukan fungsi kontrol terhadap proses-proses penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang. Situng KPU telah melalui perjalanan panjang sejak 2003 dan merupakan satu dari 19 aplikasi yang ada dalam portfolio sistem aplikasi Pemilu.
“Tujuan dibuatnya laman situng ini tidak lain memudahkan masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi. Dengan demikian, jika ada kesalahan pada situng yang dikoreksi adalah keberadaan form C-1 dalam penghitungan manual berjenjang. Apabila ada perbedaan yang ada pada situng, yang benar adalah pemeriksaan manual secara berjenjangnya,” tegasnya.
Bukan satu-satunya sumber
Anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Iwan Satriawan menanyakan tentang deteksi Situng KPU terhadap form C-1 editan. Iwan ingin memastikan bisa-tidaknya Situng KPU diintervensi. "Bapak setuju bahwa entri data di Situng itu bisa dintervensi, form C-1 yang di-upload itu bisa form C-1 hasil editan. Apakah sistem informasi bisa men-detect form tidak benar, tidak valid, sehingga ditolak, bagaimana menurut Bapak?" kata Iwan.
Marsudi menjelaskan form C-1 yang di-upload di Situng KPU bukan satu-satunya sumber data bagi masyarakat. Menurut dia, ada beberapa situs lain yang menampilkan hasil perolehan suara pemilu. "Jadi form C-1 itu ketika di-upload, bukan satu-satunya sumber informasi atau data, ada saksi-saksi memegang itu, ada situs juga seperti Netgrit, Jaga TPS, Kawal Pemilu," kata Marsudi.
Marsudi menjelaskan bisa saja ada yang melakukan perubahan, tapi hal itu diganti dengan hasil yang sebenarnya. Hingga 10 Juni 2019, masalah hanya berada di 633 TPS. Artinya, mungkin bisa saja ada yang melakukan perubahan itu, tapi sudah diganti dengan yang benar. “Kita tinggal lihat data hasil akhirnya saja. Masalah sekarang tinggal di 233 TPS yang berkaitan dengan 01, dan 400 TPS berkaitan dengan 02, hanya itu saja per 10 Juni.”
Hakim MK Arief Hidayat mengingatkan penetapan hasil Pemilu Presiden 2019 tidak berdasar hasil Situng KPU. Ia menjelaskan penetapan hasil Pilpres 2019 berdasarkan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara secara manual dan berjenjang seperti diatur UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Menurut Arief, lebih baik para pihak mengadu data yang direkapitulasi secara berjenjang dan manual dari tingkat TPS sampai tingkat nasional. "Kita harus ingat untuk menetapkan perolehan suara yang benar bukan dari situng. UU Pemilu jelas mengatakan begini, tetapi hasil penghitungan suara manual secara berjenjang, sehingga situng tidak mempengaruhi perhitungan suara resmi," ujarnya.
Sebelumnya, Yusril menanggapi permintaan Kuasa Hukum Paslon 02 agar ada audit forensik Situng KPU. Menurutnya, audit forensik harus dilakukan institusi resmi. "Saya agak khawatir karena kuasa hukum menghadirkan seorang ahli dan ahli klaim melakukan audit forensik terhadap Situng KPU. Ini masalah serius. Kalau ahli ya ahli. Tapi kalau ahli lakukan (audit) forensik, siapa yang meminta? Apakah ada kasus KPU melakukan kejahatan sistematis?”
Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi, Iwan Satriawan tidak sepakat dengan pernyataan Yusril. Dia tidak sependapat audit forensik hanya boleh dilakukan oleh institusi resmi. "Pertama saya kira pernyataan yang boleh memohon audit forensik dalam kasus pidana hanya lembaga negara. Kasus terorisme di Klaten, saya lawyer orang yang meninggal. Permohonan (forensik) tidak dilakukan negara, tapi organisasi Muhammadiyah. Jadi saya tidak setuju," katanya.
















