Ahli pemohon lainnya, Ichsanuddin Noorsy mengatakan bukan hanya UU Migas yang bermasalah, melainkan UU Energi. “Materi UU energi membuktikan adanya kepentingan asing yang luar biasa mendominasi posisi sumber daya alam khususnya Migas. Indonesia tidak berdaya atas sumber daya alamnya sendiri di sektor energi. Itu yang tidak kita kehendaki,” kata Ichsanuddin.
Dia mengatakan menurut hitungan pemerintah sendiri yang akan terjadi dalam hingga tahun 2020 situasi ini tidak berubah. “Jika ini tidak diubah, Indonesia tetap didikte oleh kekuasaan perusahaan-perusahaan minyak asing. Jadi pemerintah sendiri sadar bahwa dia tidak berdaya menghadapi situasi sistemik terhadap industri energi di Indonesia,” katanya.
Permohonan ini diajukan 32 tokoh dan 10 ormas keagamaan. Antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua MUI Amidhan, mantan Ketua PB NU Achmad Hasyim Muzadi, mantan Menakertrans Fahmi Idris, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Prof Komaruddin Hidayat.
Dari kelompok ormas ada Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, Persatuan Umat Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persaudaraan Muslim Indonesia. Mereka memohon pengujian pasal 1 angka 19, pasal 1 angka 23, pasal 3 huruf b, pasal 4 ayat (3), pasal 6, pasal 9, pasal 10, pasal 11 ayat (2), pasal 13, dan pasal 44 UU Migas.
Mereka menilai UU Migas berdampak sistemik terhadap kehidupan rakyat dan dapat merugikan keuangan negara. Sebab, UU Migas membuka liberalisasi pengelolaan Migas yang sangat didominasi perusahaan asing hingga 89 persen yang fokus pada upaya pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Misalnya, mekanisme kontrak kerja sama seperti diatur pasal 1 angka (19) UU Migas sangat merendahkan martabat negara ini karena kontrak kerja sama yang berkontrak adalah Badan Pelaksana (BP) Migas atas nama negara berkontrak dengan korporasi atau korporasi swasta yang selalu menunjuk arbitrase internasional jika terjadi sengketa. Akibatnya, jika negara kalah dalam sengketa ini berarti juga kekalahan seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, konsep BP Migas selaku kuasa pertambangan seperti diatur pasal 4 ayat (3) jo pasal 44 UU Migas menjadi kabur karena tidak memiliki komisaris/pengawas dan bukan operator badan usaha. Karena itu, Pemohon menilai kesepuluh pasal itu bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.
