Air Keras dan Kehadiran Presiden
OPINI

Air Keras dan Kehadiran Presiden

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, muka presiden sedang dicoreng pelaku kejahatan karena gagal menjamin rasa aman warga negara yang merupakan tugas pokok kepresidenan. Jika Presiden Prabowo salah memilih langkah dalam perkara Andrie Yunus, maka "sayonara hak asasi manusia era Presiden Prabowo!"

•Bacaan 4 Menit
FA
Penulis Opini

Presiden tidak hadir sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang “berhati lembut” dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana mungkin presiden tidak sensitif terhadap permasalahan sebesar ini. Wajar saja presiden terkesan tak punya nurani dalam perkara hak asasi manusia mendasar seperti kasus Palestina, Rohingya, dan upaya membunuh aktivis seperti penyiraman air keras terhadap Andrie.

Dari minimnya janji perihal penegakan hak asasi dibandingkan dengan janji-janji terhadap MBG, baik yang dikampanyekan maupun yang dipidatokannya, presiden terkesan menghindar dari tanggung jawab kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menemukan pelaku. Meskipun tidak tegas dan terang, presiden menyebut pelaku sebagai teroris ketika ditanya wartawan senior Najwa Shihab dalam sebuah pertemuan. Pernyataan itu membawa konsekuensi serius.

Pertama, terorisnya adalah anak buahnya sendiri yang merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UUD 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai pimpinan tertinggi itu bermakna tanggung jawab terhadap tindakan anak buah berada pada presiden. Jika presiden menyebut tindakan anak buahnya sebagai teroris, maka presiden harus memberikan sanksi serius terhadap tindakan tersebut karena telunjuk presiden memang mengarah kepada pelaku, tetapi konsekuensi akan terimbas pula pada diri presiden.

Kedua, Philip Alston dan Ryan Goodman dalam buku babon, International Human Rights (Oxford University Press, 2013), menjelaskan bahwa terhadap kejahatan terorisme maka sangat dibutuhkan proses pengadilan yang adil sebagai syarat fundamental penegakan hukumnya. Pada titik ini, presiden harusnya menyatakan agar pengadilan terhadap tindakan terorisme dari aparat TNI harus dilakukan dalam pengadilan sipil. Tidak mungkin “jeruk makan jeruk” akan membawa kepada keadilan.

Apalagi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, muka presiden sedang dicoreng pelaku kejahatan karena gagal menjamin rasa aman warga negara yang merupakan tugas pokok kepresidenan. Jika Presiden Prabowo salah memilih langkah dalam perkara Andrie Yunus, maka “sayonara hak asasi manusia era Presiden Prabowo!”

 

*) Feri Amsari, Dosen Hukum Tata Negara; Peneliti Pusat Studi Politik Hukum Kepemiluan dan Demokrasi (PoshDem) Universitas Andalas

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline atau institusi manapun

demokrasiterorpresiden
Feri Amsari

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info