Akademisi: Lebih Baik Revisi PP Ketimbang Permenaker JHT
Utama

Akademisi: Lebih Baik Revisi PP Ketimbang Permenaker JHT

Karena PP lebih tinggi posisinya ketimbang Peraturan Menteri. Penyimpangan pembayaran manfaat JHT yang seharusnya dicairkan pada saat buruh masuk usia tua atau pensiun bermula dari terbitnya PP No.1 Tahun 2009.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Menurutnya, program JHT itu tujuannya memberikan manfaat berupa uang tunai kepada buruh yang masuk usia tua. JHT bentuknya tabungan wajib. Besaran iuran yang dibayar setiap bulan sebesar 5,7 persen yang ditanggung pemberi kerja 3,7 persen dan pekerja/buruh 2 persen.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bersama Menko Perekonomian telah menghadap Presiden Joko Widodo. Presiden mengarahkan agar aturan JHT disederhanakan.

Ida menjelaskan setelah pihaknya melakukan sosialisasi terkait Permenaker No.2 Tahun 2022, ternyata banyak keberatan dari kalangan pekerja/buruh. Pemerintah secara umum memahami keberatan itu. Presiden Jokowi memberi arahan dan petunjuk untuk menyederhanakan aturan JHT.

Melalui penyederhanaan itu diharapkan dapat membantu pekerja/buruh yang terdampak. Terutama pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19.

"Bapak Presiden sangat memperhatikan nasib para pekerja/buruh, dan meminta kita semua untuk memitigasi serta membantu teman-teman pekerja/buruh yang terdampak pandemi ini," ujar Ida dalam keterangan tertulis Senin (21/2/2022) lalu.

Tags:

Berita Terkait