Kalangan masyarakat sipil terus menyoroti ketentuan yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan pembahasan UU PSDN sejak awal minim partisipasi publik. Bukan berarti publik menentang produk legislasi yang dibuat Presiden dan DPR, tapi harus dibahas mana yang baik bagi publik.
“UU itu diterapkan kepada masyarakat. Bagaimana jadinya ketentuan hukum yang akan dikenakan kepada masyarakat, tapi publik tidak diajak membahasnya?” kata Feri dalam diskusi bertema “Telaah Kritis Terhadap UU No.23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan”, Senin (1/8/2022).
Feri melihat tren pembahasan UU oleh Presiden dan DPR tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna terjadi dalam pembahasan sejumlah UU, seperti revisi UU KPK, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja. Termasuk UU PSDN, dimana isu soal mobilisasi ini sudah berjalan cukup lama. Misalnya, ada UU No.27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, serta UU No.56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.
Baca Juga:
- Komponen Cadangan UU PSDN Berpotensi Munculkan Konflik Horizontal
- Menpan RB: ASN Masuk Komponen Cadangan untuk Perkuat Negara
- Sejumlah Alasan Tim Advokasi Minta MK Batalkan UU PSDN
Persoalannya, pemerintah tidak mau mendengarkan harapan publik. Feri menjelaskan hal itu bisa dilihat dari judul UU PSDN yang menekankan pemanfaatan Sumber Daya Negara hanya untuk kepentingan pertahanan. Padahal mandat Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 jelas sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Pagar konstitusional ini sudah jelas bagi DPR dan pemerintah untuk menjadi pedoman dalam membuat UU,” ujarnya mengingatkan.
UU PSDN memberi kewenangan pemerintah, terutama Kementerian Pertahanan untuk mengklaim sumber daya alam tertentu menjadi sumber daya nasional guna kepentingan pertahanan. Walau ada ketentuan yang mengharuskan sumber daya itu dikembalikan kepada pemiliknya, tapi pada praktiknya itu sulit. Bisa dilihat di berbagai daerah dimana ada tempat yang dikuasai militer, tapi setelah konflik selesai lokasi tersebut tidak dikembalikan lagi.
Menurut Feri, ketentuan yang diatur dalam UU PSDN akan menjadi persoalan serius ke depan karena beleid itu tak hanya mengatur soal pasukan (komponen) cadangan untuk pertahanan. Tapi disinyalir ada yang tersembunyi seperti menguasai lahan dan kekayaan sumber daya alam.
“Jika tujuannya untuk memperkuat pertahanan dan keamanan, dalam perspektif tertentu tidak ada masalah, tapi yang dikhawatirkan ada niat lain, nah ini yang berbahaya,” bebernya.
Feri mendukung upaya pemerintah mengurusi soal pertahanan dan keamanan, tapi jangan sampai disusupi kepentingan tertentu yang ujungnya menguasai lahan atau kekayaan alam yang ada. Pasal 30 UUD NKRI Tahun 1945 mengamanatkan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
“Dimana rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tapi UU PSDN menempatkan rakyat melalui komponen cadangan tak sekedar sebagai kekuatan pendukung, tapi juga harus ikut maju berperang.”
