Penolakan terhadap UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakat (UU Ormas) terus berlanjut di kalangan aktivis. Ada yang sedang menyiapkan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), ada juga yang terus membongkar kelemahan Undang-undang ini.
Sejumlah aktivis dari Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) melakukan penelitian dan mendiagnosa adanya tujuh ‘penyakit’ dalam UU Ormas, sehingga Undang-undang ini dinilai tidak layak dipertahankan.
“KBB melakukan kajian penafsiran dan identifikasi terhadap sejumlah pasal serta mendiagnosa norma yang terkandung dan kehendak dari penyusun UU Ormas,” ujar Koordinator KBB, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (Yappika), Fransisca Fitri di Jakarta, Rabu (11/9).
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), yang juga ikut dalam koalisi ini, Ronald Rofiandri merinci ‘penyakit-penyakit’ tersebut. Pertama, adanya norma yang tak jelas batasan dan ruang lingkupnya. Contohnya adalah definisi ormas di dalam Pasal 1 angka 1 UU Ormas.
“Definisi ormas dalam Undang-undang tersebut mencakup semua organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat, baik berdasarkan keanggotaan ataupun tanpa anggota. Tetapi karena tidak diikuti kejelasan norma, maka seringkali ditafsirkan hanya mengatur organisasi berdasarkan keanggotaan,” jelas Ronald.
Kedua, ada banyak pasal-pasal yang sebetulnya tak perlu ada, tetapi tetap dicantumkan ke dalam Undang-undang ini. Misalnya, sebelas pasal UU Ormas yang mengatur keberadaan AD/ART organisasi. “Padahal tanpa pengakuan UU Ormas sekalipun, AD/ART merupakan dokumen standar yang sudah tersedia ketika suatu organisasi didirikan dan dibentuk,” tambahnya.
Ketiga, adanya beberapa pasal yang tumpang tindih dan menimbulkan konflik norma. Akibat UU Ormas yang menempatkan yayasan dan perkumpulan dalam satu kelompok pengertian (Pasal 9, 10 dan 11), lanjut Ronald, maka akan menimbulkan kerancuan, khususnya dalan pengaturan ormas asing.
“Mengingat UU Yayasan dan PP pelaksanaan UU Yayasan mengatur pula keberadaan ormas asing. Akibatnya terdapat dua rezim (UU Ormas dan UU Yayasan) yang mengatur obyek yang sama, yayasan asing,” jelasnya.
Keempat, ada beberapa pasal yang tak jelas konstruksi normanya. Contohnya adalah Pasal 16 UU Ormas yang tak diketahui secara pasti apa kategori normanya. Pasal ini mengatur materi pendaftaran ormas, tapi apakah pendaftaran ormas menjadi sebuah perintah/kewajiban atau bersifat pilihan tidak bisa ditelusuri dari teks pengaturan.
‘Penyakit’ yang kelima adalah penyakit yang bisa ditemui dihampir seluruh undang-undang yang dibuat DPR dan pemerintah, yakni multitafsir. Ronald menunjuk Pasal 59 UU Ormas yang memuat serangkaian larangan berkategori multitafsir yang berpeluang disalahgunakan sesuai selera penguasa.
Keenam, adanya beberapa pasal yang tak perlu ada di level undang-undang. Ronald menuturkan setidaknya ada delapan pasal yang isinya sudah diatur ke dalam konstitusi. “Ketentuan-ketentuan semacam ini yang sering juga kita temui di undang-undang yang lain,” ujarnya.
‘Penyakit’ yang terakhir, ketujuh, adalah adanya norma yang tak konsisten. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) UU Ormas menyatakan ormas yang berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum, sehingga ormas tersebut tak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun, Pasal 15 ayat (2) seakan menafikkan ketentuan tersebut.
Judicial Review
Ronald mengatakan tujuh penyakit tersebut akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan UU Ormas ini. Namun, ia mengakui tujuh penyakit itu tak bisa semuanya digunakan sebagai argumen untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ada kawan-kawan aktivis yang sedang menyiapkan permohonan judicial review, sekarang masih dalam tahap kajian,” ungkapnya.
Ronald mengatakan dari bacaan awal sementara, ia mengakui ‘penyakit’ nomor pertama, yakni ketidakjelasan norma, bisa jadi salah satu dasar mengajukan judicial review. “Karena itu bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dijamin konstitusi,” pungkasnya.
