Seyogyanya, pengawasan terhadap putusan pengadilan yang bertentangan dengan prinsip dasar disiplin tinggi dan profesionalitas menjadi domain (pengawasan) Komisi Yudisial. Pengawasan tersebut lebih menunjuk pada integritas hakim yang didalamnya menyangkut persoalan etika dan perilaku. Jadi, pengawasan tidak dimaksudkan untuk mereduksi prinsip independensi peradilan, namun memastikan bahwa independensi berjalan beriringan dengan akuntabilitas. Apabila pengawasan terhadap hakim melemah, maka akan melemah pula independensi peradilan. Melemahnya independensi peradilan tentu akan berimplikasi buruk bagi kekuasaan kehakiman. Terlebih lagi, kemerdekaan hakim bukan merupakan pemberian negara atau hak istimewa (privilege) hakim. Kemerdekaan tersebut merupakan hak yang melekat (indispensable right/inheren right) pada hakim untuk menjamin terpenuhinya hak asasi warga negara dalam memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak (fair trial). Sejalan dengan hal ini, Paulus Lotulung (2003) berpendapat bahwa untuk mewujudkan independensi hakim, setiap independensi perlu diimbangi dengan tanggung jawab dalam bentuk akuntabilitas dan transparansi.
International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence menyebutkan bahwa independensi peradilan tidak dengan sendirinya membebaskan hakim dari akuntabilitas publik. Prinsip tersebut juga dianut secara universal sebagaimana tercermin dalam Basic Principles on the Independence of the Judiciary yang diadopsi oleh the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Dimana terdapat resolusi yang menghimbau negara anggota, organisasi antar pemerintah, dan organisasi profesional non-pemerintah, agar dalam program-program pengembangan yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana, mempertimbangkan masalah accountability and sustainability.
Dalam Islam, hakim dikategorikan ke dalam tiga macam, satu golongan akan masuk surga, dua golongan akan masuk neraka, yaitu: (i) hakim yang mengetahui kebenaran dan memberikan putusan dengan kebenaran tersebut; (ii) hakim yang sesungguhnya mengetahui yang benar, tetapi memutus dengan yang tidak benar; dan (iii) hakim yang tidak berilmu, sehingga tidak dapat menggali guna mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, lalu memutus tanpa didasari pengetahuan terhadap perkara itu. Dua golongan hakim terakhir masuk neraka, dan hanya satu golongan hakim pertama yang masuk surga (HR Abu Dawud). Dari keterangan hadits tersebut, diketahui bahwa penerapan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan ditentukan dengan disiplin tinggi dan profesionalitas seorang hakim.
Menurut Benjamin N. Cardozo (1991) bahwa kewajiban sebagai hakim adalah untuk menegakkan objektivitas hukum melalui putusan-putusannya. Putusan-putusannya bukan perwujudan aspirasi pribadinya dan bukan merupakan perwujudan dari pendirian pribadinya dan bukan pula merupakan penerapan falsafah pribadinya, melainkan perwujudan dari aspirasi, pendirian dan falsafah masyarakat pada waktu dan di mana putusan itu dijatuhkan. Faktor penting bagi kendali pikiran hakim adalah falsafah moral (moral philosophy) yang memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak yang harus diindahkan oleh hakim, seperti dikatakannya, “There is in each of us a stream of tendency, whether you choose to call it philosophy or not, which gives coherence and direction to thought and action”.
Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum acara secara objektif dengan berdasarkan pada kebenaran dalam suatu putusan merupakan suatu keharusan. Itu dimaksudkan guna terpenuhinya akuntabilitas. Di sini, memerlukan Komisi Yudisial sebagai lembaga penegak etik terhadap kehormatan hakim sebagaimana dimaksudkan oleh konstitusi. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diperlukan sebagai “wasilah” (perantara) guna mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini terdapat kaidah fiqh, "Al wasilatu laha ahkamul maqashid” atau "Lil wasail hukmul maqashid”.
Kaidah ini menerangkan bahwa hukum untuk wasilah itu sama dengan hukum untuk tujuan. Hukum tujuan itu sendiri adalah mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu hukum tidak selalu sama dengan menegakkan keadilan, dan keadilan itu tidak selalu identik dengan hukum. Oleh karena itu, hakim dituntut mampu mempertemukan antara legal justice dengan moral justice. Di sinilah integritas dan profesionalitas hakim diperlukan. Integritas hakim berkaitan dengan moralitas dan kejujuran. Sedangkan, profesionalitas mengacu pada kompetensi, dan kemampuan hakim untuk memahami dan menerapkan hukum dengan tepat dan akurat. Integritas dan profesional hakim merupakan hal mutlak yang harus melekat dalam jati diri setiap hakim, karena hakim merupakan profesi yang mulia (officium nobile) untuk memberikan keputusan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi para pencari keadilan (justicia belen).
Terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka harus mampu menghadirkan kemaslahatan, bukan sebaliknya menimbulkan kemudaratan. Dengan demikian hakikat dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman menunjuk pada meluasnya perolehan aksiologi hukum konstitusi yakni “kepastian hukum yang adil” bagi masyarakat. Sebaliknya, fungsi kehakiman akan menjadi sempit jika bekerjanya hukum penuh ketidakpastian dan ketidakadilan.
