“Jadi kompleks banget, bisa dibilang obesitas regulasi. Ini salah satu latar belakang terbitnya UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode omnibus law,” lanjutnya.
Keempat, belum tersedianya platform resmi pemerintah untuk penelusuran keberlakuan dan keterkaitan peraturan perundang-undangan. Meski terdapat www.peraturan.go.id, namun dirasa belum berjalan cepat. Untuk itu, Hukumonline sebagai platform hukum digital beruoaya menyajikan informasi hukum, mulai peraturan perundang-undangan hingga pemberitaan hukum yang memudahkan para periset menganalisa isu hukum.
Legal Research & Analysis Manager Hukumonline, Christina Desy.
Desy memberikan tips dalam meriset dan menganalisa isu hukum dengan baik. Pertama, pahami hierarki dan ruang lingkup kewenangan masing-masing pihak yang menerbitkan peraturan perundangan-undangan. Kedua, pantau perkembangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang muncul secara rutin.
Ketiga, penentuan bidang atau topik hukum yang disukai. Langkah itu dapat mendorong inisiatif dan memperdalam pemahaman, sehingga mempercepat riset dan analisis. Keempat, gunakan search engine dan online database. Seperti peraturan.go.id, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, website Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, hingga Hukumonline.
