Deputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Havas Oegroseno mengatakan Amerika Serikat harus meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Kelautan (UNCLOS) agar dapat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa maupun konflik kelautan internasional. "Anda tidak dapat bicara tentang hukum laut jika tidak menjadi bagian dari UNCLOS," katanya dalam Simposium Asia Internasional 2016 di Jakarta, Senin (22/8).
Havas hadir sebagai pembicara kunci dalam simposium bertajuk "Masalah Keamanan Maritim Kontemporer di Asia: Tantangan dan Potensi Perdamaian, Stabilitas dan Keberlanjutan". Dalam pidatonya, Havas menyampaikan beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi Asia untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan, salah satunya adalah peran Amerika Serikat.
Menurut Havas, peran Amerika sangat penting sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa dan konflik serta menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu negara pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB itu harus meratifikasi UNCLOS sebagai kerangka hukum internasional tentang kelautan.
Di kawasan Asia, lanjut Havas, Tiongkok adalah satu-satunya negara yang memiliki hak veto pada Dewan Keamanan PBB. "Kita tidak dapat menafikan relasi antara Amerika dan Tiongkok di kawasan ini," kata Havas. (Baca Juga: Putusan Laut Cina Selatan, PSHK: Jadu Yurisprudensi Bagi Indonesia)
Selain itu, ia juga menyoroti pengaruh sentimen domestik masing-masing negara yang dapat menjadi pemicu konflik meningkat. "Nasionalisme adalah faktor yang paling mudah untuk disulut dalam hal sengketa atau konflik antarnegara," katanya.
Deputi Menkomaritim yang juga pakar hukum kelautan internasional itu memandang perlunya kawasan Asia untuk memiliki pengaturan yang mengikat untuk mengombinasikan peraturan di antara komponen penjaga keamanan laut antarnegara.
Simposium Asia Internasioal 2016: Masalah Keamanan Maritim Kontemporer di Asia: Tantangan dan Potensi Perdamaian, Stabilitas dan Keberlanjutan diselenggarakan oleh Pusat Studi Asia Tenggara (CSEAS) yang menghadirkan pembicara kemaritiman dari Kementerian Luar Negeri, Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal, dan kalangan akademik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penerapan diplomasi tidak diabaikan dalam pembangunan kekuatan maritim di Indonesia. "Kita tidak bisa abaikan penerapan diplomasi dalam membangun kekuatan maritim dalam rangka menghadapi ancaman di laut, bukan hanya ilegal fishing tapi juga lainnya," katanya, Sabtu (20/8) malam).
Presiden menyebutkan masalah lain yang harus juga dihadapi adalah perusakan ekosistem laut dan laut sering digunakan sebagai jalan melakukan penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, imigran atau pelintas gelap dan konflik perebutan sumber daya. "Kita perlu bangun kemampuan diplomasi maritim dan kekuatan di laut," katanya. (Baca Juga: Ini yang Perlu Dilakukan Pemerinah Terkait Putusan Laut Cina Selatan)
Ia menyebutkan sudah hampir dua tahun pemerintah membahas pembentukan poros maritim dunia. "Sampai saat ini implementasinya ada yang sudah berjalan tapi juga banyak yang belum, oleh sebab itu sore ini kita akan bicara masalah ini berkaitan percepatan implementasi poros maritim," tambahnya.
Ada sejumlah hal yang menyebabkan masalah itu penting. Pertama, dua pertiga Indonesia adalah laut dan kedua pemanfaatan kekayaan laut untuk kesejahteraan rakyat. "Kita harus memanfaatkan posisi strategis Indonesia yang terletak di Samuder Hindia dan Pasifik, lokasi geostrategis ini harus dimanfaatkan dengan baik dalam pengembangan pelabuhan yang ada," kata Jokowi.
Indonesia, lanjut Jokowi, juga harus memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur, konektivitas maritim dengan tol laut. "Beberapa kali saya sampaikan berkaitan sea port, deep seaport, logistik, industri perkapalan dan pengolahan ikan, saya berharap pengelolaan laut di sepanjang pantai terutama yang berbatasan dengan Selat Malaka, Batam, Medan Sumut dan lainnya, bisa betul-betul mengembangkan pelabuhan kita menjadi berkelas dunia," katanya.
Menyangkut pemanfaatan kekayaan laut, aktivitasnya mencakup banyak sektor seperti perhubungan laut, industri perikanan, energi, wisata bahari dan mineral yang berkaitan dengan kekayaan laut. "Saya kira banyak yang bisa kita kembangkan," tutup Jokowi.
Havas hadir sebagai pembicara kunci dalam simposium bertajuk "Masalah Keamanan Maritim Kontemporer di Asia: Tantangan dan Potensi Perdamaian, Stabilitas dan Keberlanjutan". Dalam pidatonya, Havas menyampaikan beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi Asia untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan, salah satunya adalah peran Amerika Serikat.
Menurut Havas, peran Amerika sangat penting sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa dan konflik serta menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu negara pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB itu harus meratifikasi UNCLOS sebagai kerangka hukum internasional tentang kelautan.
Di kawasan Asia, lanjut Havas, Tiongkok adalah satu-satunya negara yang memiliki hak veto pada Dewan Keamanan PBB. "Kita tidak dapat menafikan relasi antara Amerika dan Tiongkok di kawasan ini," kata Havas. (Baca Juga: Putusan Laut Cina Selatan, PSHK: Jadu Yurisprudensi Bagi Indonesia)
Selain itu, ia juga menyoroti pengaruh sentimen domestik masing-masing negara yang dapat menjadi pemicu konflik meningkat. "Nasionalisme adalah faktor yang paling mudah untuk disulut dalam hal sengketa atau konflik antarnegara," katanya.
Deputi Menkomaritim yang juga pakar hukum kelautan internasional itu memandang perlunya kawasan Asia untuk memiliki pengaturan yang mengikat untuk mengombinasikan peraturan di antara komponen penjaga keamanan laut antarnegara.
Simposium Asia Internasioal 2016: Masalah Keamanan Maritim Kontemporer di Asia: Tantangan dan Potensi Perdamaian, Stabilitas dan Keberlanjutan diselenggarakan oleh Pusat Studi Asia Tenggara (CSEAS) yang menghadirkan pembicara kemaritiman dari Kementerian Luar Negeri, Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal, dan kalangan akademik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penerapan diplomasi tidak diabaikan dalam pembangunan kekuatan maritim di Indonesia. "Kita tidak bisa abaikan penerapan diplomasi dalam membangun kekuatan maritim dalam rangka menghadapi ancaman di laut, bukan hanya ilegal fishing tapi juga lainnya," katanya, Sabtu (20/8) malam).
Presiden menyebutkan masalah lain yang harus juga dihadapi adalah perusakan ekosistem laut dan laut sering digunakan sebagai jalan melakukan penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, imigran atau pelintas gelap dan konflik perebutan sumber daya. "Kita perlu bangun kemampuan diplomasi maritim dan kekuatan di laut," katanya. (Baca Juga: Ini yang Perlu Dilakukan Pemerinah Terkait Putusan Laut Cina Selatan)
Ia menyebutkan sudah hampir dua tahun pemerintah membahas pembentukan poros maritim dunia. "Sampai saat ini implementasinya ada yang sudah berjalan tapi juga banyak yang belum, oleh sebab itu sore ini kita akan bicara masalah ini berkaitan percepatan implementasi poros maritim," tambahnya.
Ada sejumlah hal yang menyebabkan masalah itu penting. Pertama, dua pertiga Indonesia adalah laut dan kedua pemanfaatan kekayaan laut untuk kesejahteraan rakyat. "Kita harus memanfaatkan posisi strategis Indonesia yang terletak di Samuder Hindia dan Pasifik, lokasi geostrategis ini harus dimanfaatkan dengan baik dalam pengembangan pelabuhan yang ada," kata Jokowi.
Indonesia, lanjut Jokowi, juga harus memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur, konektivitas maritim dengan tol laut. "Beberapa kali saya sampaikan berkaitan sea port, deep seaport, logistik, industri perkapalan dan pengolahan ikan, saya berharap pengelolaan laut di sepanjang pantai terutama yang berbatasan dengan Selat Malaka, Batam, Medan Sumut dan lainnya, bisa betul-betul mengembangkan pelabuhan kita menjadi berkelas dunia," katanya.
Menyangkut pemanfaatan kekayaan laut, aktivitasnya mencakup banyak sektor seperti perhubungan laut, industri perikanan, energi, wisata bahari dan mineral yang berkaitan dengan kekayaan laut. "Saya kira banyak yang bisa kita kembangkan," tutup Jokowi.