Oleh sebab itu, ia menegaskan moral hazard terutama menjaga integritas saat menerapkan kebijakan dan menggunakan anggaran untuk menangani dampak pandemi merupakan tantangan yang luar bisa dan harus mampu dijaga.
“Di sinilah ujian integritas jadi sangat penting. Ujian terhadap ikhtiar kita untuk membangun pengendalian internal agar lebih robust menjadi lebih penting,” tegasnya.
Dengan demikian, Sri Mulyani mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, maupun BPKP untuk mencegah potensi terjadinya korupsi.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pimpinan tapi kita semua karena satu virus korupsi maka satu virus yang mengkompromikan integritas. Sama seperti pandemi dia bisa menular dan bisa membahayakan institusi,” jelasnya.
Perlu Perbaikan
Sri Mulyani menyebutkan kinerja dan integritas dari berbagai institusi di Indonesia masih perlu perbaikan baik yang bersifat publik maupun swasta. “Berbagai survei menunjukkan kita masih perlu untuk memperbaiki kinerja dan integritas institusi-institusi di Indonesia baik publik dan swasta,” katanya.
Dia menyebutkan survei transparansi internasional yang mengukur global corruption barometer di Indonesia mencatatkan sebanyak 30 persen para pengguna layanan publik masih harus membayar sogokan. “Walau angka ini masih lebih baik dari India 39 persen atau Kamboja 37 persen tapi kita tidak boleh sama sekali merasa senang,” tegasnya.
Ia menegaskan hal tersebut sangat mengecewakan karena baik pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga (K/L) sudah ditingkatkan tunjangan kinerjanya. Tak hanya itu, berbagai upaya pencegahan adanya tindakan tidak terpuji ini juga telah dilakukan seperti digiatkannya wilayah birokrasi bersih dan melayani serta bebas korupsi.