Ancaman Pidana untuk Pengibar Bendera 'One Piece' Dinilai Berlebihan
Terbaru

Ancaman Pidana untuk Pengibar Bendera 'One Piece' Dinilai Berlebihan

Pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Penyampaian pendapat secara damai dan kebebasan berekspresi harus dilindungi. Pengibar tidak bisa dipidana selama bendera One Piece dikerek lebih rendah daripada Merah Putih.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Foto: Istimewa
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Foto: Istimewa

Jelang hari peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus bendera merah putih umumnya sudah ramai dipasang di berbagai tempat. Tapi tahun ini sedikit berbeda. Belakangan muncul tren yang dikibarkan tak hanya bendera merah putih, tapi bendera bajak laut serial animasi asal Jepang, ‘One Piece’.

Tren pengibaran bendera yang disebut Jelly Rogger itu mendapat berbagai respons. Di daerah aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP menurunkan bendera dan menghapus mural 'One Piece'. Ada pejabat yang menyebut pengibaran bendera itu sebagai bentuk pidana, bahkan makar.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan respons pemerintah dan aparat menyikapi tren tersebut sangat berlebihan. Pengibaran bendera ‘One Piece’ itu sebagai bentuk kritik yang disampaikan masyarakat. Merupakan bagian dari hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional.

“Respons pemerintah dan aparat menyikapi fenomena pengibaran bendera 'One Piece' di masyarakat jelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80, apalagi yang disertai dengan ancaman pidana, sangatlah berlebihan,” kata Usman dikonfirmasi, Selasa (5/8/2025).

Baca juga:

Usman menegaskan ekspresi damai pengibaran bendera bukan makar, apalagi upaya pecah belah bangsa. Represi melalui razia atau penyitaan bendera ‘One Piece’ di masyarakat seperti yang terjadi di Tuban serta penghapusan mural ‘One Piece’ di Sragen jelas merupakan suatu bentuk perampasan kebebasan berekspresi yang bertujuan mengintimidasi dan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Negara tidak boleh anti terhadap kritik. 

Ketimbang merepresi kebebasan berpendapat melalui razia, pemerintah harusnya fokus menyelesaikan sebab keresahan masyarakat sehingga memilih mengibarkan bendera ‘One Piece’. Pemerintah tak perlu anti-kritik dan harus berhenti memberi pernyataan berlebihan terhadap fenomena kebebasan berekspresi di masyarakat, apalagi disertai dengan ancaman sanksi pidana. Aparat harus melihat fenomena ini sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info