Ancaman Pidana untuk Pengibar Bendera 'One Piece' Dinilai Berlebihan
Terbaru

Ancaman Pidana untuk Pengibar Bendera 'One Piece' Dinilai Berlebihan

Pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Penyampaian pendapat secara damai dan kebebasan berekspresi harus dilindungi. Pengibar tidak bisa dipidana selama bendera One Piece dikerek lebih rendah daripada Merah Putih.

Hukumonline News
Hukumonline News
Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Sebagai negara pihak berbagai instrumen HAM internasional termasuk Kovenan Sipil dan Politik (ICCPR), Indonesia wajib melindungi dan menyediakan ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai. Perlindungan hak atas kebebasan berekspresi yang diatur di Pasal 19 ICCPR berlaku untuk segala jenis informasi dan gagasan, termasuk informasi dan gagasan yang dianggap mengejutkan, menyerang, atau mengganggu, terlepas dari apakah konten informasi atau gagasan tersebut benar atau salah.

“Negara seharusnya hadir untuk melindungi, bukan membiarkan -apalagi berperan dalam- pembungkaman suara-suara kritis yang sah dari warga negara,” timpal Usman.

Terpisah, Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menegaskan pengibaran bendera 'One Piece' tidak bisa disamakan dengan tindakan yang melecehkan simbol negara. Apalagi tidak tergolong dalam bendera terlarang seperti bendera separatis atau negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

“Selama tidak melecehkan Merah Putih, misalnya menempelkan simbol 'One Piece' di atasnya, maka itu bukan pelanggaran serius. Saya lihat juga posisinya di bawah Merah Putih,” katanya kepada awak media.

Fenomena itu harus disikapi secara proporsional. Menurut Willy ekspresi seperti pengibaran bendera itu biasanya muncul dari kalangan muda yang penuh energi, idealisme, dan keberanian menggugat ketidakadilan. Namun, semangat itu sering tak diimbangi nalar yang cukup. “Ekspresinya jadi sporadis, meskipun genuine dan unik,” ujar politisi partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.

Willy tidak setuju jika tren pengibaran bendera 'One Piece' direspons represif atau ajakan dialog langsung kepada pelaku. Tren ini harus dicermati dan dipahami, jangan terjebak dalam provokasi.

Pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar, menegaskan pengibar bendera One Piece tidak bisa dijerat pidana sepanjang tidak “mengalahkan bendera Merah Putih.” Misalnya, bendera One Piece dikerek lebih tinggi daripada Merah Putih. Tidak jadi soal jika bendera 'One Piece' dikibarkan terpisah dan lebih rendah dari Merah Putih.

“Tidak ada aturan yang melarang, kecuali ada aturan atau putusan pengadilan yang melarang, bukan berbentuk larangan Menteri,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri HAM, Natalius Pigai, menyebut negara berhak melarang pengibaran bendera 'One Piece' yang sejajar dengan bendera Merah Putih pada momen peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025.

Menurut Pigai, negara berhak melarang hal tersebut karena dianggap melanggar hukum sekaligus sebagai bentuk makar. "Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya penting menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info