Amir optimis Tim Verifikasi akan bekerja optimal dan menghasilkan titik cerah terkait kasus ini. “Insya Allah waktu 14 hari bisa membantu pemecahan persoalan. Kita siap siang malam bekerja, sekarang sedang menyusun jadwal,” tambahnya. Rencananya, dalam satu dua hari ini, Tim Verifikasi akan mendatangi Mabes Polri untuk bertemu dengan Kapolri dan Kabareskrim. Pihak Kepolisian, kata Amir, tidak bisa menolak kedatangan Tim Verifikasi. “Minta polisi menjelaskan sejelas-jelasnya, sehingga masyrakat tahu yang sebenarnya,” ujarnya.
Sementara, pengamat Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin khawatir Tim Verifikasi hanya sebagai penenang sementara, karena banyaknya tekanan dari masyarakat. Menurut Irman, tanpa membentuk Tim Verifikasi, presiden sebenarnya bisa memerintahkan Kepolisian untuk menghentikan pengusutan atau sebaliknya. Irman berpendapat dua langkah yang ia sebut bukan bentuk intervensi dari presiden. “Karena Polri berada dalam kekuasaan pemerintah, hal ini sesuai dengan Pasal 4 UUD 1945, bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD,” katanya.
Berkas diteliti Kejagung
Ditemui terpisah, Jaksa Agung Hendarman Supandji enggan mengomentari tentang pembentukan Tim Verifikasi. “Saya kan dengar dari tv tadi. Bagaimana mau komentar,” katanya. Normatif, Hendarman hanya mengatakan akan mentaati keputusan Presiden SBY, termasuk dalam hal pembentukan Tim Verifikasi.
Perihal adanya desakan agar Kepolisian segera menggelar perkara kasus Bibit dan Candra, Hendarman mengatakan berkas keduanya kini tengah diteliti dan dianalisa oleh jaksa peneliti (P16). “Sekarang saja baru dipelajari,” ujarnya. Korps Adhayksa, menurutnya, telah menerima kelengkapan berkas Bibit dan Chandra Rabu pekan lalu, dari Polri. Lengkap atau tidaknya berkas akan ditentukan oleh jaksa pada pekan ini.
Pasalnya, jaksa memilki waktu empat belas hari sebagaimana tertuang dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP. Jaksa, kata Hendarman akan menentukan sikap, perihal apakah berkas keduanya dinyatakan lengkap (P21) atau akan dikembalikan kembali ke polisi jika dinyatakan belum lengkap. “Tentunya sesegera mungkin jaksa menentukan sikap P21 atau kembali lagi kepada polisi,” ujarnya.
Tim Verifikasi Fakta atas kasus dua Pimpinan KPK non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah baru saja dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin siang (2/11). Ada delapan nama yang ditunjuk sebagai punggawa tim di antaranya Adnan Buyung Nasution, Koesparmono Irsan, Denny Indrayana, Anies Baswedan, Todung Mulya Lubis, Amir Syamsuddin, Hikmahanto Juwana dan Komaruddin Hidayat.
Namun, pembentukan tim ini tak selamanya ditanggapi positif. Beberapa anggota dewan dari komisi hukum meragukan efektivitas tim dalam menyelesaikan perseteruan antara kepolisian dan KPK. Hal tersebut diutarakan oleh Anggota Komisi II Nasir Jamil dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (2/11). Nasir khawatir Tim Verifikasi hanya akan menghasilkan sesuatu yang bernuansa politik ketimbang hukum. “Saya khawatir Tim Verifikasi akan melebar ke mana-mana dan hasilnya sulit direalisasikan,” katanya.
Pesimisme Nasir didasarkan pada pengalaman negeri ini yang kerap membentuk tim tetapi tidak membuahkan hasil konkret. Ia bahkan berpendapat daripada membentuk Tim Verifikasi yang belum tentu efektif, lebih baik membentuk panitia kerja (Panja) yang anggotanya berasal dari komisi hukum di DPR. “Pembentukan Panja ini bertujuan untuk menyelesaikan secara efektif perseteruan antara polisi dan KPK,” ujarnya.
Anggota Komisi III lainnya, Ahmad Yani menilai presiden terlalu dini membentuk Tim Verifikasi. Selain itu, Yani juga meragukan independensi Tim Verifikasi. Menurutnya, pihak kepolisian seharusnya segera melakukan gelar perkara. “Undang para uji sahih, dari mulai proses tersangka sampai penahanan. Kalau bukti tidak cukup, ya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), polisi jangan malu-malu. Sebaliknya, kalau cukup bukti, berikan hasilnya ke pengadilan,” tuturnya.
Bukan hanya itu, Yani juga mempertanyakan sejauh mana yurisdiksi dan otoritas Tim Verifikasi dalam pengambilan keputusan nantinya. “Apakah tim ini bisa mem-bypass kerja polisi, lalu hasilnya apa hanya berupa rekomendasi?” katanya sambil melihat ke arah Anggota Tim Verifikasi Amir Syamsuddin yang persis duduk di sebelah kanan Ahmad.
Menanggapi pendapat anggota Dewan, Amir Syamsuddin menegaskan Tim Verifikasi akan bekerja secara independen. Menurutnya, tidak ada satupun yang bisa mengintervensi otoritas Tim. Rencananya, tim akan melakukan verifikasi apakah semua langkah hukum (due process of law) yang dilakukan kepolisian sudah berjalan sesuai koridor apa belum. “Tapi hasilnya mengecewakan (penjelasan polisi, red). Penjelasan menjadi tambah tidak jelas,” katanya.
