Apa Itu Kebijakan Stimulus Ekonomi 8+4+5? Ini Penjelasan dan Daftar Programnya
Terbaru

Apa Itu Kebijakan Stimulus Ekonomi 8+4+5? Ini Penjelasan dan Daftar Programnya

Paket ekonomi pemerintah sebagai strategi mendorong pertumbuhan, peningkatan investasi, dan lapangan pekerjaan.

Willa Wahyuni
Bacaan 4 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Pemerintah resmi meluncurkan kebijakan paket stimulus ekonomi 2025 sebagai upaya strategis dalam menghadapi tantangan global. Kemudian mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi, serta memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Terdapat 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan mengatakan stimulus ini tidak hanya untuk menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi memperkuat pondasi ekonomi nasional di masa depan.

Berikut rincian program yang termasuk ke dalam stimulus ekonomi 8+4+5 tersebut:

1. Program Magang Fresh Graduate

Pemerintah memulai dengan program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal fresh graduate 1 tahun yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan sektor industri. Dengan target penerima manfaat tahap pertama sebanyak 20 ribu orang, program tersebut akan memberikan fasilitas berupa uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan. Setidaknya dengan total anggaran yang telah disiapkan pemerintah di periode 2025 sebesar Rp198 miliar.

2. Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah

Perluasan pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP). Jika sebelumnya sudah diberlakukan untuk sektor padat karya, kini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552 ribu pekerja dan diberikan 100 persen PPh 21 untuk sisa tahun pajak 2025 atau 3 bulan dengan anggaran sebesar Rp120 miliar.

3. Bantuan Pangan 

Pemerintah akan melanjutkan bantuan pangan selama 2 bulan ke depan dengan penyaluran 10 kilogram beras pada bulan Oktober dan November, dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp7 triliun. Pemerintah akan melakukan evaluasi pada Desember mendatang sebagai upaya mengukur optimalisasi realisasi dan keberlanjutan program.

4. Subsidi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian

Bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah. Program bantuan ini mencakup pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik. Program tersebut menargetkan 731.361 penerima manfaat dengan potongan iuran sebesar 50 persen selama 6 bulan.

Melalui JKK, pekerja akan mendapatkan perlindungan berupa santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, serta beasiswa pendidikan sebesar Rp174 juta bagi dua orang anak. Sementara melalui JKM, ahli waris juga berhak menerima santunan sebesar Rp42 juta.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info