Pemerintah terus berupaya secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan anggaran pendidikan, baik nomial maupun rasionya terhadap belanja pemerintah pusat guna memenuhi amanat UU Sisdiknas dan MK, tegas Menkeu.
Sebagai catatan, menggunakan definisi pengeluaran pendidikan dalam arti luar –yang lazim digunakan secara internasional – total pengeluaran pendidikan secara total sudah mencapai 4,1 persen dari PDB pada 2006 dan mendekati norma yang berlaku secara internasional yaitu 5 persen dari PDB. Untuk 2007 besarnya pengeluaran dengan definisi luas ini baru diketahui setalah daerah menyelesaikan RAPBD-nya.
Meski demikian, Menkeu merasa pesimis atas kenaikan anggaran pendidikan di dalam RAPBN 2007 ini. Ia meragukan penyerapan anggaran pendidikan 2007. Dalam RAPBN 2007, anggaran pendidikan mendapat tambahan sebesar Rp 4,5 triliun dari Rp 36,76 triliun dalam APBN 2006 menjadi Rp 43,49 triliun.
Dalam sidang kabinet, saya katakana kepada Presiden, Wapres dan Mendiknas bahwa anggaran pendidikan naik Rp 4,5 triliun. Ini bagaimana menghabiskannya, tandasnya.
Menurut Menkeu, Depdiknas sebenarnya tidak perlu anggaran terlalu besar sebab sebagian besar kegiatan sudah dilakukan di daerah.
Anggaran untuk rehabilitasi sarana pendidikan untuk tingkat dasar (SD-SMP) ditangani pemerintah kota atau kabupaten. Sedangkan kebutuhan untuk pendidikan tingkat atas ditangani pemerintah provinsi. Perguruan tinggi sudah menjadi badan hukum milik negara (BHMN) yang mandiri.
Sekarang yang dilakukan Depdiknas adalah memberikan tambahan dana kepada sekolah atau perguruan tinggi di daerah yang sedang membangun atau merehabilitasi sekolahnya, ujarnya.
Menkeu berharap, tambahan anggaran tersebuit bisa dimanfaatkan untuk penyusunan buku pelajaran yang berkualitas untuk tingkat pendidikan dasar. Kalau saya jadi Mendiknas, saya akan panggil profesor-profesor untuk menyusun text book yang bagus, jelasnya.