Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menuai polemik. Sejumlah klausul dalam perjanjian tersebut memicu perdebatan, termasuk sorotan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia yang menilai terdapat ketentuan berpotensi merugikan ekosistem media nasional.
“Ada 2 artikel (poin) penting di ART yang sangat berpengaruh bagi pers Indonesia. Pertama, memperbolehkan investor asing (Amerika Serikat) untuk dapat memiliki modal 100 persen pada Televisi, Radio maupun bentuk media lainnya,” ujar Ketua Umum AJI, Nany Afrida dalam siaran persnya, Jumat (27/2).
Ketentuan yang dimaksud merujuk pada Pasal 2.28 yang membuka peluang kepemilikan tanpa batas bagi investor AS di sejumlah sektor, termasuk publishing (penerbitan) dan broadcasting (penyiaran). AJI menilai, jika aturan ini diberlakukan, maka kepemilikan asing di media Indonesia mencapai 100% bukan menjadi hal yang mustahil.
Padahal, ketentuan kepemilikan asing hingga 100 persen di sektor media menurut AJI bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran).
Baca juga:
- Pakar Soroti 3 Implikasi Hukum Krusial dalam Perjanjian Perdagangan Indonesia-AS
- Heboh Bocoran Perjanjian Dagang RI-AS: Dari Bebas Label Halal Kosmetik Hingga Bantahan Pemerintah
- Pemerintah Bantah Ada Pengecualian Sertifikasi Halal untuk Produk AS, Meski Dokumen Berkata Lain
Selengkapnya, Pasal 11 UU Pers disebutkan penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal, dengan penegasan dalam penjelasan pasal agar modal asing tidak menguasai mayoritas. Sementara Pasal 17 ayat (2) UU Penyiaran membatasi kepemilikan modal asing paling banyak 20 persen dari total modal dan minimal dimiliki oleh dua pemegang saham.
Tapi sebelum ART ditandatangani, komunitas pers sedang menjalani negosiasi dengan platform digital guna membangun ekosistem jurnalisme yang lebih berkelanjutan. Salah satunya melalui pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) atau Komite Publisher Rights. Tujuannya agar perusahaan media dapat bernegosiasi terkait pembagian pendapatan iklan dengan platform digital.
















