Menurutnya, skor tersebut menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum menunjukkan perubahan berarti. Dari indeks dengan skala 0 sampai dengan 10, di mana 0 berarti sangat korup dan 10 sangat bersih, Indonesia mendapatkan skor 2,8. Skor dalam IPK didapatkan dari penggabungan hasil 13 survei lain yang dilakukan oleh 10 institusi Independen.
“Jika ingin kembali naik, syaratnya menurut saya, jangan gembosi KPK, dan ada kerja keras memberantas korupsi diawali dengan menertibkan pengelolaan anggaran,” tandas Teten.
Senada dengan Teten, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko memprediksi, capaian IPK Indonesia tahun depan bakal menurun. Lantaran sepanjang tahun 2009, Indonesia mengalami deraan hukum, khususnya penanganan kasus skandal PT Bank Century Tbk oleh KPK dan masih buruknya parameter pengelolaan keuangan negara oleh Depkeu. "Indonesia masih di level negara korupsi lebih besar dibandingkan Malaysia dan Singapura," ungkap Danang.
Koordinator Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan), Usman Hamid menuturkan publik kini bangkit untuk mengembalikan kekuatan KPK dan serta peningkatan pemberantasan korupsi. “KPK menjadi benteng terakhir masyarakat yang bisa memberantas mafia peradilan,” paparnya.
Menurutnya, sudah 10 tahun reformasi berjalan, tetapi mafia peradilan masih kuat mengatur hukum. Jika terus dibiarkan, maka pencari keadilan tak akan pernah nyaman menempuh jalan hukum.
Pelaksana Tugas Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean kala peringatan sederhana hari antikorupsi 9 Desember lalu menyatakan, KPK bekerja berdasar aturan perundangan berupa undang-undang dan ketentuan lain yang diakuinya pula sebagai produk politik. ”Namun produk politik jangan memperlemah kinerja penegakan hukum,” tegasnya.
Menurut Tumpak, KPK kini sedang bangkit dan semestinya tidak dilemahkan oleh berbagai upaya, termasuk melalui aturan yang kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi. "Sedikit demi sedikit kita direcoki," tandasnya.
